Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Beri Dukungan untuk Penindasan Uighur, Pakistan Tak Punya Pilihan Selain Bergantung pada China

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 17:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dukungan Pakistan atas tindakan China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan Islamabad pada Beijing dalam segala hal.

Menurut seorang pakar geopolitik asal Italia, Sergio Restelli, pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan tidak memiliki pilihan selain berkomitmen secara publik pada kebijakan China, meski Beijing bertanggung jawab atas genosida terhadap minoritas Muslim Uighur.

Ketika banyak negara berusaha menyuarakan penolakan terhadap penindasan minoritas Uighur, termasuk memboikot secara diplomatik Olimpiade Beijing, Pakistan melakukan hal sebaliknya.


"Namun, Imran Khan melakukan hal sebaliknya. Khan menyambut baik kebijakan represi China di Xinjiang. Pakistan selalu menutup mata terhadap penderitaan orang Uighur," kata Restelli, seperti dikutip ANI News.

Jika dilihat lebih dalam, Restelli mencatat, utang luar negeri Pakistan saat ini meningkat, sementara cadangan devisi menipis, inflasi melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan defisit transaksi semakin lebar.

Situasi ekonomi Pakistan saat ini dinilainya terancam bangkrut.

Di sisi lain, ia juga menyoroti langkah Amerika Serikat (AS) yang menjauhi Pakistan setelah menarik pasukannya dari Afghanistan. Terlihat dari bantuan keuangan yang menurun tajam.

Dengan skenario tersebut, Pakistan seakan tidak punya pilihan selain lebih bergantung pada China, baik secara ekonomi dan diplomatik. Namun tentu, dengan harga yang besar.

Selama kunjungan Khan ke China untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing, Pakistan menyatakan dukungan dan komitmennya atas semua kebijakan Beijing terhadap Taiwan, Laut China Selatan, hingga Xinjiang.

"Pihak Pakistan menyatakan komitmennya terhadap kebijakan Satu-China dan dukungannya untuk China di Taiwan, Laut China Selatan, Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet," begitu penyataan bersama kedua negara.

Sontak pernyataan itu memancing perdebatan di publik.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya