Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Beri Dukungan untuk Penindasan Uighur, Pakistan Tak Punya Pilihan Selain Bergantung pada China

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 17:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dukungan Pakistan atas tindakan China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan Islamabad pada Beijing dalam segala hal.

Menurut seorang pakar geopolitik asal Italia, Sergio Restelli, pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan tidak memiliki pilihan selain berkomitmen secara publik pada kebijakan China, meski Beijing bertanggung jawab atas genosida terhadap minoritas Muslim Uighur.

Ketika banyak negara berusaha menyuarakan penolakan terhadap penindasan minoritas Uighur, termasuk memboikot secara diplomatik Olimpiade Beijing, Pakistan melakukan hal sebaliknya.


"Namun, Imran Khan melakukan hal sebaliknya. Khan menyambut baik kebijakan represi China di Xinjiang. Pakistan selalu menutup mata terhadap penderitaan orang Uighur," kata Restelli, seperti dikutip ANI News.

Jika dilihat lebih dalam, Restelli mencatat, utang luar negeri Pakistan saat ini meningkat, sementara cadangan devisi menipis, inflasi melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan defisit transaksi semakin lebar.

Situasi ekonomi Pakistan saat ini dinilainya terancam bangkrut.

Di sisi lain, ia juga menyoroti langkah Amerika Serikat (AS) yang menjauhi Pakistan setelah menarik pasukannya dari Afghanistan. Terlihat dari bantuan keuangan yang menurun tajam.

Dengan skenario tersebut, Pakistan seakan tidak punya pilihan selain lebih bergantung pada China, baik secara ekonomi dan diplomatik. Namun tentu, dengan harga yang besar.

Selama kunjungan Khan ke China untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing, Pakistan menyatakan dukungan dan komitmennya atas semua kebijakan Beijing terhadap Taiwan, Laut China Selatan, hingga Xinjiang.

"Pihak Pakistan menyatakan komitmennya terhadap kebijakan Satu-China dan dukungannya untuk China di Taiwan, Laut China Selatan, Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet," begitu penyataan bersama kedua negara.

Sontak pernyataan itu memancing perdebatan di publik.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya