Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Beri Dukungan untuk Penindasan Uighur, Pakistan Tak Punya Pilihan Selain Bergantung pada China

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 17:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dukungan Pakistan atas tindakan China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan Islamabad pada Beijing dalam segala hal.

Menurut seorang pakar geopolitik asal Italia, Sergio Restelli, pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan tidak memiliki pilihan selain berkomitmen secara publik pada kebijakan China, meski Beijing bertanggung jawab atas genosida terhadap minoritas Muslim Uighur.

Ketika banyak negara berusaha menyuarakan penolakan terhadap penindasan minoritas Uighur, termasuk memboikot secara diplomatik Olimpiade Beijing, Pakistan melakukan hal sebaliknya.


"Namun, Imran Khan melakukan hal sebaliknya. Khan menyambut baik kebijakan represi China di Xinjiang. Pakistan selalu menutup mata terhadap penderitaan orang Uighur," kata Restelli, seperti dikutip ANI News.

Jika dilihat lebih dalam, Restelli mencatat, utang luar negeri Pakistan saat ini meningkat, sementara cadangan devisi menipis, inflasi melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan defisit transaksi semakin lebar.

Situasi ekonomi Pakistan saat ini dinilainya terancam bangkrut.

Di sisi lain, ia juga menyoroti langkah Amerika Serikat (AS) yang menjauhi Pakistan setelah menarik pasukannya dari Afghanistan. Terlihat dari bantuan keuangan yang menurun tajam.

Dengan skenario tersebut, Pakistan seakan tidak punya pilihan selain lebih bergantung pada China, baik secara ekonomi dan diplomatik. Namun tentu, dengan harga yang besar.

Selama kunjungan Khan ke China untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing, Pakistan menyatakan dukungan dan komitmennya atas semua kebijakan Beijing terhadap Taiwan, Laut China Selatan, hingga Xinjiang.

"Pihak Pakistan menyatakan komitmennya terhadap kebijakan Satu-China dan dukungannya untuk China di Taiwan, Laut China Selatan, Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet," begitu penyataan bersama kedua negara.

Sontak pernyataan itu memancing perdebatan di publik.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya