Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak/Net

Dunia

Najib Razak Terjerat Kasus 1MDB, Aset Dibekukan, Penarikan Uang Bulanan Dibatasi

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 22:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Tinggi Malaysia telah memberikan perintah untuk membekukan aset mantan perdana menteri Najib Razak secara efektif pada Rabu (9/2). Bukan hanya itu, perintah tersebut juga membatasi penarikan uang di bank bulanannya menjadi 100 ribu ringgit Malaysia, atau sekitar Rp 343 juta.

Langkah ini diambil setelah permohonan perintah tersebut diajukan di Pengadilan Tinggi pada Selasa (8/2) oleh 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dan empat anak perusahaannya, yakni 1MDB Energy Holdings Ltd, 1MDB Energy Ltd, 1MDB Energy (Langat) Ltd dan Global Diversified Investment Company Ltd.

Gugatan itu melibatkan klaim penggelapan dana 681 juta dolar AS terhadap Najib dan tujuh mantan perwira 1MDB lainnya, yakni mantan direktur eksekutif keuangan Terence Geh, mantan penasihat umum Jasmine Loo, mantan direktur eksekutif Casey Tang, mantan chief investment officer Vincent Beng, mantan chief financial officer Radhi Mohamad dan mantan direktur investasi Kelvin Tan.

Meski begitu, perintah pembekuan aset ini hanya berlaku untuk Najib, yang merupakan terdakwa pertama dalam gugatan tersebut.

Dikabarkan Channel News Asia, perintah itu diberikan oleh Komisaris Yudisial Atan Mustaffa Yussof setelah mendengar permohonan "perintah mareva" yang diajukan oleh pihak 1MDB dan empat anak perusahaannya.

Perintah mareva adalah perintah pengadilan yang secara efektif membekukan aset terdakwa agar tidak dihamburkan sambil menunggu hasil atau penyelesaian tindakan hukum.

Perintah mareva adalah perintah pengadilan yang secara efektif membekukan aset terdakwa agar tidak dihamburkan sambil menunggu hasil atau penyelesaian tindakan hukum.

Merujuk pada laporan Bernama, perintah itu juga membatasi dia untuk melakukan penarikan hingga 100 ribu ringit Malaysia sebulan untuk biaya hidup dan proses hukumnya.

Jika dia membutuhkan lebih dari jumlah yang diizinkan, dia harus mendapatkan izin tertulis dari 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya