Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: 55 Negara Kaya Harus Berbagi Tes, Perawatan, dan Vaksin Covid-19

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kaya harus membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan tes, perawatan, dan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk meminta 55 negara terkaya di dunia untuk menyediakan dana 23 miliar dolar AS.

Uang itu akan digunakan untuk program Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), sebuah inisiatif global yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendistribusikan tes, perawatan, dan vaksin secara adil.


"Mendukung peluncuran alat untuk memerangi Covid-19 secara global akan membantu mengekang penularan virus, memutus siklus varian, meringankan pekerja dan sistem kesehatan yang terbebani, dan menyelamatkan nyawa,” kata WHO, seperti dikutip Al Jazeera.

"Dengan penundaan setiap bulan, ekonomi global akan kehilangan hampir empat kali lipat investasi yang dibutuhkan ACT-Accelerator," tambahnya.

WHO menekankan, hanya 10 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Itu jauh di bawah cakupan 68 persen di negara-negara kaya.

Disebutkan juga bahwa dari 4,7 miliar tes Covid-19 yang telah dilakukan secara global, hanya 22 juta di antaranya yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah, atau 0,4 persen dari total.

“Ketidakadilan besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merugikan ekonomi dan berisiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampas efektivitas alat-alat saat ini dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur berbulan-bulan,” jelas WHO.

Menurut WHO, hanya enam negara yang memenuhi atau melampaui komitmen “fair-share” mereka tahun lalu. Mereka adalah Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi, dan Swedia. Amerika Serikat memenuhi 64 persen permintaannya, sementara China hanya memenuhi 3 persen.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya