Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: 55 Negara Kaya Harus Berbagi Tes, Perawatan, dan Vaksin Covid-19

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kaya harus membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan tes, perawatan, dan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk meminta 55 negara terkaya di dunia untuk menyediakan dana 23 miliar dolar AS.

Uang itu akan digunakan untuk program Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), sebuah inisiatif global yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendistribusikan tes, perawatan, dan vaksin secara adil.


"Mendukung peluncuran alat untuk memerangi Covid-19 secara global akan membantu mengekang penularan virus, memutus siklus varian, meringankan pekerja dan sistem kesehatan yang terbebani, dan menyelamatkan nyawa,” kata WHO, seperti dikutip Al Jazeera.

"Dengan penundaan setiap bulan, ekonomi global akan kehilangan hampir empat kali lipat investasi yang dibutuhkan ACT-Accelerator," tambahnya.

WHO menekankan, hanya 10 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Itu jauh di bawah cakupan 68 persen di negara-negara kaya.

Disebutkan juga bahwa dari 4,7 miliar tes Covid-19 yang telah dilakukan secara global, hanya 22 juta di antaranya yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah, atau 0,4 persen dari total.

“Ketidakadilan besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merugikan ekonomi dan berisiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampas efektivitas alat-alat saat ini dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur berbulan-bulan,” jelas WHO.

Menurut WHO, hanya enam negara yang memenuhi atau melampaui komitmen “fair-share” mereka tahun lalu. Mereka adalah Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi, dan Swedia. Amerika Serikat memenuhi 64 persen permintaannya, sementara China hanya memenuhi 3 persen.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya