Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: 55 Negara Kaya Harus Berbagi Tes, Perawatan, dan Vaksin Covid-19

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kaya harus membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan tes, perawatan, dan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk meminta 55 negara terkaya di dunia untuk menyediakan dana 23 miliar dolar AS.

Uang itu akan digunakan untuk program Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), sebuah inisiatif global yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendistribusikan tes, perawatan, dan vaksin secara adil.


"Mendukung peluncuran alat untuk memerangi Covid-19 secara global akan membantu mengekang penularan virus, memutus siklus varian, meringankan pekerja dan sistem kesehatan yang terbebani, dan menyelamatkan nyawa,” kata WHO, seperti dikutip Al Jazeera.

"Dengan penundaan setiap bulan, ekonomi global akan kehilangan hampir empat kali lipat investasi yang dibutuhkan ACT-Accelerator," tambahnya.

WHO menekankan, hanya 10 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Itu jauh di bawah cakupan 68 persen di negara-negara kaya.

Disebutkan juga bahwa dari 4,7 miliar tes Covid-19 yang telah dilakukan secara global, hanya 22 juta di antaranya yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah, atau 0,4 persen dari total.

“Ketidakadilan besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merugikan ekonomi dan berisiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampas efektivitas alat-alat saat ini dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur berbulan-bulan,” jelas WHO.

Menurut WHO, hanya enam negara yang memenuhi atau melampaui komitmen “fair-share” mereka tahun lalu. Mereka adalah Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi, dan Swedia. Amerika Serikat memenuhi 64 persen permintaannya, sementara China hanya memenuhi 3 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya