Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHO: 55 Negara Kaya Harus Berbagi Tes, Perawatan, dan Vaksin Covid-19

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kaya harus membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan tes, perawatan, dan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/2), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara-negara kaya meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk meminta 55 negara terkaya di dunia untuk menyediakan dana 23 miliar dolar AS.

Uang itu akan digunakan untuk program Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), sebuah inisiatif global yang dibentuk untuk mengembangkan dan mendistribusikan tes, perawatan, dan vaksin secara adil.


"Mendukung peluncuran alat untuk memerangi Covid-19 secara global akan membantu mengekang penularan virus, memutus siklus varian, meringankan pekerja dan sistem kesehatan yang terbebani, dan menyelamatkan nyawa,” kata WHO, seperti dikutip Al Jazeera.

"Dengan penundaan setiap bulan, ekonomi global akan kehilangan hampir empat kali lipat investasi yang dibutuhkan ACT-Accelerator," tambahnya.

WHO menekankan, hanya 10 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Itu jauh di bawah cakupan 68 persen di negara-negara kaya.

Disebutkan juga bahwa dari 4,7 miliar tes Covid-19 yang telah dilakukan secara global, hanya 22 juta di antaranya yang dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah, atau 0,4 persen dari total.

“Ketidakadilan besar-besaran ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merugikan ekonomi dan berisiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya yang dapat merampas efektivitas alat-alat saat ini dan bahkan membuat populasi yang sangat divaksinasi mundur berbulan-bulan,” jelas WHO.

Menurut WHO, hanya enam negara yang memenuhi atau melampaui komitmen “fair-share” mereka tahun lalu. Mereka adalah Kanada, Jerman, Kuwait, Norwegia, Arab Saudi, dan Swedia. Amerika Serikat memenuhi 64 persen permintaannya, sementara China hanya memenuhi 3 persen.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya