Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bekal kompetensi kepada pegawai untuk mempersiapkan perhelatan G20.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, KPK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyelenggarakan Pelatihan Conference Officer G20 Anti-Corruption Working Group 2022.
Pelatihan tersebut sebagai salah satu langkah persiapan KPK selaku focalpoint isu antikorupsi yang akan memimpin pelaksanaan forum G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).
"Forum G20 ACWG sangat penting dan memiliki skala yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya, KPK harus segera bergegas dan mempersiapkan kebutuhan teknis maupun substansialnya secara matang," ujar Wawan kepada wartawan, Rabu (9/2).
Forum tersebut, kata Wawan, bisa memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perbaikan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada skala nasional maupun global.
Pembekalan kompetensi yang digelar selama tiga hari pada 7 hingga 9 Februari 2022 tersebut diikuti oleh 35 peserta secara hybrid. Peserta berasal dari berbagai unit di KPK yang nantinya ditugaskan dalam kepanitiaan penyelenggaraan forum G20 ACWG.
"Forum G20 menjadi agenda penting nasional yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, KPK mengundang para narasumber dari lintas institusi untuk berbagi pengalaman dan kompetensinya dalam penyelenggaran kegiatan tersebut," jelas Wawan.
Para narasumber tersebut yaitu, Edi Prio Pambudi dari Kemenko Perekonomian sebagai Co-Sherpa, berbagi tentang fokus global dan refleksi kepentingan nasional dalam G20; Dian Triansyah Djani selaku Staf Khusus Menteri Luar Negeri dan Rolliansyah Soemirat selaku Direktur Politik dan Keamanan ASEAN, membawakan materi tentang keterampilan negosiasi dan tata kelola persidangan.
Selanjutnya, Muhsin Syihab selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kemenlu menyampaikan tata cara penyiapan dokumen persidangan, baik yang bersifat substantif maupun teknikal.
Sebagai langkah serius untuk mendukung Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, KPK sebelumnya juga telah membentuk tim kerja khusus melalui Surat Keputusan Pimpinan 71/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Persiapan dan Pelaksanaan Presidensi Indonesia pada G20 Anti-Corruption Working Group tahun 2022.
Tim tersebut bertugas melakukan persiapan substansi, administrasi, logistik, maupun teknis lainnya guna mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan G20 ACWG tersebut.
KPK selaku focalpoint Indonesia untuk G20 ACWG telah mengikuti forum ACWG mulai pada pertemuan pertama tahun 2011. Indonesia bahkan menjadi co-chair (pemegang keketuaan bersama) dengan Perancis selaku Chair G20 di tahun 2011.
Sejak saat itu, KPK aktif memberi masukan terhadap proses negosiasi berbagai dokumen kesepakatan yang dihasilkan pada G20 ACWG.
KPK juga mendorong standar dan kesepakatan G20 untuk diimplementasikan di domestik, dengan tujuan mengefektifkan kerja pemberantasan korupsi.
