Malaysia Buka Perbatasan Tanpa Karantina Wajib Mulai 1 Maret

Dewan Pemulihan Nasional Malaysia (NRC) setuju untuk sepenuhnya membuka perbatasan negara pada bulan Maret mendatang demi mendukung pemulihan ekonomi negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua NRC Muhyiddin Yassin dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (8/2). Pada kesempatan itu dia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyetujui pembukaan penuh perbatasan pada 1 Maret tanpa perlu karantina wajib.

“Namun, pengujian Covid-19 sebelum keberangkatan dan setibanya di perbatasan harus dilakukan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan," jelasnya.

“Pembukaan batas negara perlu dilaksanakan secara terencana dan berdasarkan risk assessment yang ada,” sambung Muhyiddin, seperti dikabarkan Channel News Asia.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa Departemen Kesehatan Malaysia akan segera mengumumkan rincian lengkap tentang persyaratan dan prosedur operasi standar pembukaan kembali perbatasan segera.

Dia mengatakan bahwa pembukaan perbatasan ini akan berlaku untuk semua negara.

Dia mengatakan bahwa pembukaan perbatasan ini akan berlaku untuk semua negara.

“Menteri Kesehatan mengatakan varian Omicron hadir di seluruh dunia dan di masyarakat, jadi kita tidak bisa memilih (membuka perbatasan ke negara tertentu),” ujarnya.

Muhyiddin juga mengatakan bahwa keputusan ini berarti bahwa proses pemulihan ekonomi dapat dipercepat.

“Artinya wisatawan bisa berkunjung, investor bisa masuk. Jumlah wisatawan meningkat, dan industri pariwisata bisa pulih," ujarnya.

“Industri penerbangan dapat pulih dan toko-toko yang bergantung pada turis akan meningkatkan bisnis. Kami percaya keputusan ini adalah keputusan yang baik tetapi pada saat yang sama kami harus memastikan bahwa standar operasional dipatuhi," tandasnya.

Muhyiddin, yang mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Agustus tahun lalu, diangkat sebagai ketua NRC pada September tahun lalu. Tidak lama setelah pengangkatannya, dia mengatakan bahwa dia telah diberi wewenang yang sama seperti ketika dia menjadi perdana menteri untuk membuat keputusan untuk Rencana Pemulihan Nasional, dan bahwa setiap keputusan kebijakan yang dibuat oleh NRC akan segera dilaksanakan.