Jika Semakin Banyak yang Teken Petisi 45, Maka Legitimasi Pindah IKN Hilang dan Terancam Mangkrak

Proyek pemindahan ibukota negara (IKN) baru bisa saja terus berlanjut, sekalipun ada sebanyak 45 intelektual terkemukan di negeri ini yang menggalang petisi untuk menolak. Apalagi sudah ada payung UU yang disahkan DPR.

“Bisa saja pemindahan IKN berlanjut. Namanya juga proyek,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (8/2).

Namun demikian, Benny Harman mengingatkan agar petisi berjudul “Presiden Republik Indonesia: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara” yang digalang 45 inisiator tidak dianggap enteng.

Sebab jika semakin banyak orang yang menandatangani petisi tersebut, maka legitimasi pemerintah membangun IKN akan hilang. Apalagi para inisiator petisi ini adalah kaum terpelajar di negeri ini.

“Jika plebisit yang digagas Petisi 45 kaum terpelajar di negeri ini ternyata yang menolak (IKN) makin banyak, maka hilang lah legitimasinya. Dan terancam mangkrak bukan?” tegasnya.

Adapun petisi yang diinisiatori Sri Edi Swasono, Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Rochmat Wahab, hingga Busyro Muqodas ini sudah mengantongi 13.523 tanda tangan di situs Change.org.

Dalam risalahnya, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan ibukota negara di Kalimantan. Sebab, memindahkan IKN di tengah situasi pandemi Covid-19 adalah hal yang tidak tepat.