Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Akhirnya, Junta Myanmar Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Partai Besutan Aung San Suu Kyi

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 17:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing akhirnya memberikan lampu hijau kepada utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan anggota partai berkuasa yang digulingkan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Hal itu diungkap oleh seorang menteri, Kao Kim Hourn, di pemerintahan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN.

Kao Kim Hourn mengatakan, izin tersebut diberikan oleh Min Aung Hlaing ketika melakukan panggilan video dengan Hun Sen pada 26 Januari lalu.


"Mereka mengatakan selama konferensi video antara perdana menteri kami dan jenderal senior Min Aung Hlaing bahwa mereka akan memberikan akses ke beberapa tokoh NLD, tetapi kami belum mengetahuinya," kata Kao Kim Hourn pada Senin (7/2), seperti dikutip Reuters.

Kendati begitu, Kao Kim Hourn mengatakan, tidak mungkin bagi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang ditahan karena berbagai tuduhan kriminal.

"Idenya, tujuannya adalah untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan penting. Tapi mungkin tidak sekaligus, bisa jadi untuk beberapa kunjungan. Jadi, tentu saja akan sangat bagus jika (Suu Kyi) disertakan," jelasnya.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta.

Puluhan anggota partai NLD juga telah ditahan sejak kudeta. ASEAN sendiri belum diizinkan untuk bertemu Suu Kyi hingga saat ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya