Presiden Joko Widodo saat melihat miniatur kereta cepat China/Net
Pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kalah cepat dibanding proyek kereta cepat di Laos karena sejak awal sudah sembrono dan terburu-buru.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi lambatnya proyek kereta cepat di Indonesia dibandingkan Laos.
Padahal keduanya sama-sama dibangun tahun 2016 dan bekerja sama dengan China. Mirisnya panjang rel kereta Laos lebih panjang dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.
"Proyek kereta cepat sedari awal terkesan sembrono dan terburu-buru, bahkan aturannya pun berubah di tengah jalan, yaitu dari Perpres 93/2021 tentang Perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/2).
Melalui aturan tersebut, kata Satyo, Presiden Joko Widodo mengubah beberapa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang kemungkinan besar menelan dana sampai ratusan triliun.
"Perubahannya mulai dari pimpinan konsorsium proyek dari PT Wika menjadi PT KAI, mengubah trase jalur pembangunan proyek, lantas seperti yang sudah-sudah menunjuk LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) menjadi pimpinan komite percepatan proyek," kata Satyo.
Bahkan kata Satyo, Jokowi juga merestui penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) berikut penjaminan oleh pemerintah dalam proyek. Padahal sebelumnya, Jokowi berjanji proyek tersebut tidak akan menggunakan dana negara.
"Manajemen proyek juga amburadul, awalnya pemerintah menargetkan proyek beres pada tahun 2019, namun hingga kini proyek belum juga kelar,†tegasnya.
“Masalah berikutnya terkait pendanaan yang jauh melambung dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) awal, rumor penyebabnya adalah karena proposal yang ditawarkan China dengan realisasi berbeda bahkan karena umur proyek bertambah yang berakibat
cash overrun alias biaya menjadi bengkak," jelas Satyo.
Selain itu, pekerjaan proyek juga pernah dihentikan oleh Kementerian PUPR karena menurut infonya proyek tersebut mengabaikan aspek keselamatan dan menyebabkan banjir di Tol Japek.
"Tidak hanya itu, kabarnya pun saat itu desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.
Aya naon?†pungkas Satyo.
