Berita

Junta Myanmar/Net

Dunia

Takut Junta, Mayoritas Warga Myanmar Putuskan Hubungan Kekeluargaan dengan Mereka yang Anti-Kudeta

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tekanan dan intimidasi dari junta membuat warga Myanmar semakin kesulitan. Bahkan mereka yang menolak kudeta terus terpinggirkan, termasuk oleh keluarga.

Mengutip data yang dimuat Reuters, setiap harinya selama tiga bulan terakhir, rata-rata terdapat enam hingga tujuh keluarga di Myanmar yang memasang pengumuman di koran bahwa mereka telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan putra, putri, keponakan, hingga cucu mereka yang secara terbuka menolak kudeta.

Pengumuman semacam itu mulai muncul ketika pada November tahun lalu, junta mengatakan akan mengambil alih properti dan menangkap orang-orang yang memberikan perlindungan bagi para pengunjuk rasa anti-kudeta.


Setelah itu, serangkaian penggerebekan pun dilakukan.

Dalam sebuah konferensi pers pada November, jurubicara junta Zaw Min Tun mengatakan, keluarga yang sudah mengumumkan pemutusan hubungan dengan pengunjuk rasa juga akan mendapatkan denda jika kedapatan masih memberikan perlindungan pada anti-junta.

Salah satu pengunjuk rasa yang akhirnya tidak diakui oleh keluarganya adalah Lin Lin Bo Bo, seorang wanita 26 tahun yang bergabung dengan kelompok bersenjata anti-kudeta.

"Kami menyatakan bahwa kami tidak mengakui Lin Lin Bo Bo karena dia tidak pernah mendengarkan kehendak orang tuanya," kata pemberitahuan yang diunggah oleh orang tuanya, San Win dan Tin Tin Soe, di surat kabar milik negara The Mirror pada bulan November.

Lin Lin Bo Bo menuturkan ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengakuinya lagi setelah tentara datang ke rumah keluarga mereka untuk mencarinya. Beberapa hari kemudian, dia menangis ketika membaca pemberitahuan di koran.

"Rekan-rekan saya mencoba meyakinkan saya bahwa tidak dapat dihindari bagi keluarga untuk melakukan itu di bawah tekanan. Tapi saya sangat patah hari," ujarnya.

Myanmar jatuh ke dalam krisis hebat setelah junta merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu.

Sejak itu, aksi protes menolak kudeta militer muncul, yang dibalas dengan kekerasan oleh junta hingga membuat ribuan orang meninggal dunia dan belasan ribu lainnya ditahan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya