Berita

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Mgs Syaiful Padli/Ist

Politik

Cegah Omicron Meluas, Pemerintah Diminta Tidak Mudahkan TKA Masuk

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 08:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah harus melakukan berbagai upaya antisipasi untuk menekan lonjakan angka penyebaran Covid-19 yang diakibatkan varian baru Omicron. Salah satunya dengan memperketat izin masuknya tenaga kerja asing (TKA), khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengatakan, berdasarkan laporan dinas kesehatan (Dinkes) Sumsel, kasus baru di Sumsel per 3 Februari mulai kembali meningkat, di mana ada 112 kasus baru harian. Disusul pada 5 Februari mencapai 183 terkonfirmasi

"Dari data yang ada per 3 Februari lalu, ada 112 kasus baru terpapar covid-19 di Sumsel, dan kota Palembang tertinggi sebanyak 69 kasus baru," kata Syaiful, Minggu (6/2).


Menurutnya, lonjakan kasus tersebut salah satu faktornya yakni diberinya kelonggaran warga asing masuk ke wilayah Indonesia. Termasuk Sumsel.

"Omicron ini pertama kali terjadi karena adanya perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, seharusnya pemerintah mengantisipasi dari awal," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dia menambahkan, saat ini jumlah TKA yang bekerja di Sumsel cukup banyak. Sebab, di Sumsel banyak perusahaan asing yang bekerja di sektor tambang, PLTU dan lainnya.

Politikus PKS ini memprediksi jumlah TKA yang masuk ke Sumsel akan terus bertambah. Berdasarkan temuan yang mereka dapatkan hingga awal Februari ini saja sudah sampai ratusan orang.

"Harusnya diperketat, apalagi kita tidak tahu mereka di karantina bagaimana dan di mana tidak ada publikasi, tiba- tiba masuk di perusahaannya, sedangkan di perusahaan bercampur antara TKA dengan pribumi," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya