Berita

Anggota komisi III DPR RI Arteria Dahlan/Net

Hukum

Pakar Pidana UI Nilai Arteria Bisa Dijerat UU ITE, Penuhi Unsur Ujaran Kebencian

MINGGU, 06 FEBRUARI 2022 | 16:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebagian kalangan masyarakat menyesalkan Polri dengan cepat menghentikan kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sunda yang dilakukan oleh anggota komisi III DPR Arteria Dahlan. Polda Metro Jaya berdalih, kasus tersebut tidak dilanjutkan lantaran tidak menemukan unsur pidana.

Menyikapi hal tersebut, pakar hukum Univresitas Indonesia (UI) Choudry Sitompul menilai apa yang dilakukan Arteria Dahlan telah memenuhi unsur pidana lantaran adanya bentuk penghinaan terhadap seorang kepala Kejaksaan yang disampaikan di khalayak umum ketika sedang rapat di parlemen.

"Ini karena dianggap mencemarkan nama baik suku Sunda, ini kan pasti masuknya ke Pasal 28 UU ITE itu, menyebarkan rasa kebencian terhadap kelompok atau agama. Menurut saya itu sih pidana, apakah itu cukup bukti atau tidak kan itu mestinya di tingkat penyidikan,” kata Choudry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).


Dia menambahkan, bahwa Polisi terlalu dini untuk menyebut kasus yang menimpa Arteria tersebut dihentikan karena tidak menemukan unsur pidana. Seharusnya tim penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam dengan memanggil korban maupun tersangka untuk mendalami kasus tersebut.

Pihaknya mengkhawatirkan nantinya akan ada kesan dari masyarakat bahwa polisi tebang pilih terlebih adanya kasus Edy yang mengantre di meja penyidik dengan kasus yang sama seperti Arteria Dahlan.

“Tapi polisi terlalu prematur bahwa ini bukan peristiwa pidana, karena kan nanti bisa jadi masalah, kenapa dalam kasusnya Edy Mulyadi dikatakan tidak itu, nanti dianggap ada tebang pilih, kita menyayangkan sekali akhirnya kan nanti ada anggapan itu (tebang pilih),” katanya.

Choudry menambahkan bahwa Arteria tidak bisa ditahan lantaran memiliki imunitas sebagai anggota dewan.

"Tapi saya katakan lagi, nanti dalam peristiwa ini Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena mempunyai hak imunitas itu,” demikain Choudry.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya