Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/Net

Politik

Resah Marak KKN dan Illegal Fishing, Nelayan Makassar Minta Parpol Usung Firli Bahuri jadi Presiden

SABTU, 05 FEBRUARI 2022 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Merebaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) juga menjadi keresahan tersendiri bagi kalangan nelayan.

Keresahan itu salah satunya disampaikan dalam video di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Potere Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang baru-baru ini viral dalam pesan berantai WhatsApp.

Boy Saputra, salah satu nelayan yang ada dalam video itu mengaku ada banyak keresahan yang dirasakan. Selain soal KKN, dia juga resah dengan banyaknya praktik tangkap ikan ilegal.


"Kami risau terhadap negara. Kami ingin Indonesia bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan illegal fishing di laut," ujar Boy kepada wartawan, Sabtu (5/2).

Untuk menjawab keresahan itu, Boy meminta kepada partai politik agar dapat mencalonkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai presiden pada Pemilu Serentak 2024 nanti.

Menurutnya, kiprah Firli Bahuri dalam pemberantasan korupsi belakangan ini menjadi bukti dia pantas menjadi pemimpin bangsa.

"Indonesia butuh pemimpin seperti Firli Bahuri yang latar belakang Polri dan penegak hukum. Jelas memiliki kelebihan pengalaman untuk menjadi RI-1. Itu alasan kami mengajukan beliau," katanya.

Lanjutnya, dukungan supaya Firli Bahuri bisa bertarung pada Pemilu 2024 juga sudah disampaikan oleh elemen masyarakat di berbagai daerah.

"Ada daerah lain deklarasi pertanda baik. Aspirasi masyarakat muncul sendiri. Tak ada yang menyuruh atau meminta mendukung. Murni inisiatif dari kami." demikian Boy.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya