Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato selama pertemuan, di Lievin, Prancis utara, Rabu, 2 Februari 2022/Net

Dunia

Jelang Kampanye Presiden, Macron Keluarkan Aturan Perbatasan untuk Cegah Arus Migran

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 15:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prancis akan memperkuat lagi perbatasan eksternalnya agar migran ilegal tidak bisa lagi memasuki negara itu. Ini menjadi fokus Presiden Emmanuel Macron menjelang kampanye kepresidenannya.

Macron diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden Prancis pada 3 April.

Sejauh ini, kandidat konservatif dan sayap kanan kerap melemparkan kritikannya terhadap Macron yang dianggap lamban dalam membendung migrasi. Tahun ini, migrasi dijadikan sebagai tema kampanye utama. Macron harus bersiap menjawab segala tudingan dengan kerja nyata.


“Area bebas paspor kami (di Eropa) terancam jika kami tidak tahu bagaimana menjaga perbatasan luar kami dan memantau siapa yang masuk,” kata Macron, seperti dikutip dari surat kabar lokal La Voix du Nord, yang dilaporkan AFP.

Macron bertemu dengan para menteri dalam negeri UE di Prancis utara pada Rabu malam (2/2), ketika negara itu memegang kepresidenan bergilir enam bulan blok itu.

Sehari sebelumnya, dia juga bertemu dengan pejabat setempat untuk membahas masalah ekonomi di wilayah bekas tambang itu.

Macron mengatakan kebijakan migrasi perlu dibahas dalam badan politik tertentu yang akan mampu mengantisipasi dan menyusun rencana untuk mencegah krisis.

"Kami ingin membentuk Dewan Schengen nyata untuk mengawasi wilayah Schengen (bebas paspor), seperti yang kami miliki untuk zona euro," kata Macron.

Pertemuan pertama dewan itu akan diselenggarakan pada bulan depan.

Wilayah Schengen terdiri dari 26 negara, termasuk negara-negara non-Uni Eropa Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss.

Selama pandemi, banyak negara Schengen mendirikan kontrol perbatasan sementara yang bertentangan dengan ideal 'kebebasan bergerak' zona itu.

Macron juga ingin ada "reaksi cepat” untuk membantu melindungi perbatasan negara-negara Uni Eropa jika terjadi lonjakan migran dan juga mendorong untuk memikirkan kembali proses aplikasi suaka blok tersebut.

Kedatangan lebih dari 1 juta orang pada tahun 2015 -kebanyakan terdiri dari orang-orang yang melarikan diri dari perang di Suriah- memicu krisis migran yang akhirnya menimbulkan krisis politik terbesar di Uni Eropa.

Macron juga mengatakan dia ingin UE lebih efisien dalam mendeportasi mereka yang ditolak masuk.

Ia kemudian mendapat kecaman keras dari saingan politik atas migrasi, terutama setelah 27 migran meninggal ketika kapal penyelundup mereka tenggelam di Selat Inggris pada November.

Kandidat presiden sayap kanan Eric Zemmour pada bulan Januari mengunjungi kota utara Calais, tempat para migran berkumpul di kamp-kamp sementara ketika mereka mencoba mencapai Inggris.

Zemmour mengatakan para migran sekarat di laut, sehingga ia mengingatkan bahwa "Anda tidak akan datang ke Prancis, Anda akan dideportasi segera setelah Anda tiba, mereka tidak akan mati.”
Kandidat presiden sayap kanan Prancis lainnya, Marine Le Pen, melakukan perjalanan bulan lalu ke daerah perbatasan antara Prancis dan Spanyol di pegunungan Pyrenees, yang digunakan sebagai jalur masuk oleh para migran yang datang dari Afrika.

Dia menyerukan untuk membangun kembali kontrol perbatasan nasional.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya