Jokowi Minta PTM Dievaluasi, Ketua Komisi X: Harus Selektif dan Terukur

Komisi X DPR RI menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dievaluasi seiring peningkatan kasus harian Covid-19.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, evaluasi PTM ini memang harus benar-benar dilakukan secara selektif dan terukur.

“Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” ujar Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (1/2).

Huda mengatakan, skema pengendalian Covid-19 saat PTM bisa dilihat di satuan pendidikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ada satu saja peserta didik atau tenaga kependidikan yang terindikasi positif Covid-19, maka penyelenggara sekolah langsung melakukan penghentian PTM selama kurun waktu tertentu.

“Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” katanya.

Sebagai gambaran di DKI Jakarta, kata Huda sejak PTM pertama dilaksanakan hingga pertengahan Januari 2022 lalu ada sekitar 90 sekolah yang ditutup karena ada siswa atau guru yang terinfeksi Covid-19.

Namun saat ini, lanjut legislator PKB ini, 88 sekolah sudah kembali dibuka dan tinggal 2 sekolah yang masih menghentikan PTM.

“Ini indikator jika pihak pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan telah mempunyai skema pengendalian tersendiri yang satu sisi tetap mewaspadai penyebaran Covid-19 dan di sisi lain memastikan PTM bisa tetap dilaksanakan,” pungkasnya.