Berita

Ilustrasi pupuk/Net

Politik

Gurubesar Unpad Ungkap Ada Mafia Sengaja Bikin Pupuk Subsidi Langka

RABU, 02 FEBRUARI 2022 | 13:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami para petani terjadi karena beberapa faktor.

Menurut Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Prof Tualar Simarmata, kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena faktor rendahnya anggaran subsidi dari pemerintah.

Ia memaparkan, tahun 2020 ada sekitar 13,9 juta petani mengusulkan kebutuhan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Saat itu, kebutuhan yang diusulkan mencapai 26,2 juta ton, namun alokasi anggaran hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan 8,9 juta ton.


"Problemnya sekarang di pemerintah bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga soal kemampuannya. Kebutuhan subsidi pupuk dari petani besar, tapi kemampuan pemerintah memenuhi persediaan tidak sampai setengahnya, hanya sekitar 35 persen," kata Prof Tualar kepada wartawan, Rabu (2/2).

Oleh karenanya, kebijakan subsidi dari pemerintah seharusnya dibarengi dengan kajian matang agar kelangkaan tidak kembali terjadi.

Adapun faktor kedua terjadinya kelangkaan subsidi pupuk yakni masih maraknya mafia pupuk. Para mafia ini mempermainkan dan mengambil keuntungan besar dari subsidi pupuk tersebut untuk keuntungan pribadi.

Ia melanjutkan, mafia pupuk muncul karena perbedaan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dibandingkan harga komersil. Ia mencontohkan HET Urea sebesar Rp 2.250/kg. Sementara harga domestik komersil saat ini Rp 9.300-Rp 10.000 /kg.

"Perbedaan ini tentu mendorong oknum yang tidak bermoral untuk mencari peluang mengambil keuntungan lebih dari kantong petani kecil," jelasnya.

Guna memberantas mafia pupuk ini, ia menyarankan pemerintah melakukan penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk minimalisir penyimpangan distribusi dan pengunaan pupuk subsidi.

Cara lain, yakni dengan mengubah mekanisme pemberian subsidi. Menurut Prof Tualar, pemberian subsidi nantinya tidak menurunkan harga pupuk seperti saat ini, tetapi memberikan semacam voucher kepada petani yang layak menerima.

"Solusinya adalah diberi BLT pupuk atau bantuan tunai petani. Nanti tinggal dibikin kartunya dan dirumuskan bagaimana kriterianya dan mekanismenya. Tapi uangnya jangan langsung dikasih cash, dikasih saja kayak voucher," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya