Berita

Ilustrasi pupuk/Net

Politik

Gurubesar Unpad Ungkap Ada Mafia Sengaja Bikin Pupuk Subsidi Langka

RABU, 02 FEBRUARI 2022 | 13:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami para petani terjadi karena beberapa faktor.

Menurut Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Prof Tualar Simarmata, kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena faktor rendahnya anggaran subsidi dari pemerintah.

Ia memaparkan, tahun 2020 ada sekitar 13,9 juta petani mengusulkan kebutuhan pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Saat itu, kebutuhan yang diusulkan mencapai 26,2 juta ton, namun alokasi anggaran hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan 8,9 juta ton.


"Problemnya sekarang di pemerintah bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga soal kemampuannya. Kebutuhan subsidi pupuk dari petani besar, tapi kemampuan pemerintah memenuhi persediaan tidak sampai setengahnya, hanya sekitar 35 persen," kata Prof Tualar kepada wartawan, Rabu (2/2).

Oleh karenanya, kebijakan subsidi dari pemerintah seharusnya dibarengi dengan kajian matang agar kelangkaan tidak kembali terjadi.

Adapun faktor kedua terjadinya kelangkaan subsidi pupuk yakni masih maraknya mafia pupuk. Para mafia ini mempermainkan dan mengambil keuntungan besar dari subsidi pupuk tersebut untuk keuntungan pribadi.

Ia melanjutkan, mafia pupuk muncul karena perbedaan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dibandingkan harga komersil. Ia mencontohkan HET Urea sebesar Rp 2.250/kg. Sementara harga domestik komersil saat ini Rp 9.300-Rp 10.000 /kg.

"Perbedaan ini tentu mendorong oknum yang tidak bermoral untuk mencari peluang mengambil keuntungan lebih dari kantong petani kecil," jelasnya.

Guna memberantas mafia pupuk ini, ia menyarankan pemerintah melakukan penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk minimalisir penyimpangan distribusi dan pengunaan pupuk subsidi.

Cara lain, yakni dengan mengubah mekanisme pemberian subsidi. Menurut Prof Tualar, pemberian subsidi nantinya tidak menurunkan harga pupuk seperti saat ini, tetapi memberikan semacam voucher kepada petani yang layak menerima.

"Solusinya adalah diberi BLT pupuk atau bantuan tunai petani. Nanti tinggal dibikin kartunya dan dirumuskan bagaimana kriterianya dan mekanismenya. Tapi uangnya jangan langsung dikasih cash, dikasih saja kayak voucher," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya