Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

DPR RI Minta Pemerintah Transparan Soal Kesepakatan FIR dengan Singapura

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 20:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Indonesia diminta untuk transparan soal isi kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) yang dibuat bersama Singapura.

Dikatakan anggota Komisi I DPR RI Sukamta, kesepakatan yang dibuat dengan negara lain termasuk dalam kategori kebijakan publik dan harus mudah diakses serta disampaikan informasinya secara utuh.

"Dokumen kesepakatan baik terkait ekstradisi, pelayanan ruang udara dan kerjasama pertahanan yang telah ditandangani wajib untuk dapat diakses oleh publik," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (31/1).


"Sejauh ini (persoalan FIR) yang beredar adalah penjelasan poin-poin kesepakatan, bukan dalam bentuk dokumen resmi yang telah ditandangani," sambungnya.

Dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, wilayah Kepuluan Natuna dan Kepulauan Riau sangat strategis bagi Indonesia. Sehingga, ada harapan publik, kedaulatan baik di darat, laut maupun udara berada dalam ruang kendali pihak Indonesia sepenuhnya.

Pengelolaan kedaulatan negara, kata dia, berdasarkan kesepakatan yang termaktub dalam UNCLOS III 1982 dan Konvensi Chicago 1944, di mana disebutkan kedaulatan negara di ruang udara di atas teritorinya adalah bersifat ekslusif.

"Artinya ruang udara di atas wilayah kepulauan Natuna dan Riau adalah kedaulatan Indonesia. Jika mendasarkan klaim ini, mestinya pengelolaan FIR di wilayah tersebut dikelola oleh Indonesia," terangnya.

Sukamta menduga, poin-poin kesepakatan terkait FIR terasa tidak banyak perubahan dibanding kesepakatan lama, sehingga tidak dibuka secara gamblang kepada publik.

"Seperti terkait pengelolan ruang udara pada ketinggian 0 sampai 37.000 kaki masih menjadi kewenangan Singapura. Ini karena daya tawar Indonesia tidak cukup kuat. Indonesia sejauh ini belum bisa masuk anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) kategori III, sementara Singapura sudah pada Kategori II," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya