Berita

Desain Ibukota Negara baru/Net

Politik

BI Diminta IMF Setop Bantuan untuk APBN 2022, Haris Rusly: Waduh, Tak Ada Dana Bangun IKN?

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sumber pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diharap IMF tak lagi dibantu oleh Bank Indonesia (BI).

Kepala Tim Misi IMF Indonesia, Cheng Hoon Lim menerangkan, usulan dari pihaknya tersebut mengacu kepada sejumlah indikator.

Pertama, dia menuturkan bahwa usulan IMF kepada BI tersebut lantaran melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sudah mulai berangsur membaik, sehingga ada sejumlah kebijakan yang mesti disesuaikan BI.


Misalnya, disebutkan Lim, IMF meminta BI membatasi pembelian obligasi pemerintah atau surat berharga negara (SBN) di pasar primer. Selain itu, juga merekomendasikan fleksibilitas yang lebih besar dalam nilai tukar rupiah, jika ada dampak negatif dari pengetatan moneter global.

Rekomendasi IMF kepada BI ini dikomentari Aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti, yang mempertanyakan pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim), jika APBN tak lagi disokong BI.

Sebab, Haris meragukan kesiapan anggaran pemerintah untuk membangun IKN, jikalau BI menyetop pembiayaan APBN 2022, dan membatasi pembelian SBN di pasar primer tahun 2022. Karena, kondisi keuangan akan sangat berbeda dari tahun sebelumnya, saat BI membeli SBN.

"Sepanjang 2021, BI telah beli SBN untuk pendanaan APBN sebesar Rp 358 triliun," papar Haris melalui akun Twitternya, Jumat (28/1).

Karena itu, Haris mempertanyakan kesiapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang mengklaim anggaran untuk membangun IKN sebagiannya juga bersumber dari APBN.

"Waduh tak ada dana APBN bangun IKN (kalau BI setop pembiayaan APBN)?" demikian Haris.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya