Berita

Kondisi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola pemerintah/Net

Politik

BUMN Bersatu: Pemerintah Gagal Kelola TMII, Kembalikan Saja ke Swasta

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 11:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar terbengkalainya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membuktikan pemerintah tidak mampu mengelola aset negara.

"Ini membuktikan kalau pengelola baru PT Taman Wisata Candi (TWC) memang tidak kapabel untuk mengelola TMII. Lebih baik pengelolaan dikembalikan ke swasta saja," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita juga hingga kini belum memberikan pelayanan prima sebagaimana janji pemerintah. Padahal, pengambilalihan telah dilakukan hampir delapan bulan.


"Sekarang jadi berantakan semua. Tentang penjelasan Sandiaga Uno saat ini TMII tengah dilakukan penataan ulang kayaknya cuma alasan klise saja karena memang PT TWC tidak profesional mengelola TMII," kritiknya.

Di sisi lain, pengambilalihan TMII oleh PT TWC juga diduga dilakukan secara ilegal. Ia mencontohkan pengelolaan pintu masuk karcis dari PT Puri Indah Mitra yang telah berlangsung selama 10 tahun malah berantakan setelah diambil alih TWC.

"Pengambilalihan tersebut telah dilakukan secara ilegal dikarenakan kontrak yang masih berjalan hingga 2024. Di samping itu, semua pendapatan masuk TMII tidak lagi ditampung di rekening BNI TMII, tetapi dialihkan ke rekening PT TWC sehingga pengelolaan dana dan operasional terganggu, termasuk tertundanya pesangon karyawan pensiun," tegasnya.

Melihat carut-marutnya kondisi TMII sekarang, Tri Sasono menilai harusnya pengelolaan TMII dilakukan tender ulang, bukan langsung ditunjuk ke PT TWC.

"Sehingga swasta bisa ikut melakukan tender pengelolaan TMII agar nantinya pengelolaan TMII akan jauh lebih profesional," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya