Berita

Kondisi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola pemerintah/Net

Politik

BUMN Bersatu: Pemerintah Gagal Kelola TMII, Kembalikan Saja ke Swasta

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 11:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar terbengkalainya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membuktikan pemerintah tidak mampu mengelola aset negara.

"Ini membuktikan kalau pengelola baru PT Taman Wisata Candi (TWC) memang tidak kapabel untuk mengelola TMII. Lebih baik pengelolaan dikembalikan ke swasta saja," kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita juga hingga kini belum memberikan pelayanan prima sebagaimana janji pemerintah. Padahal, pengambilalihan telah dilakukan hampir delapan bulan.


"Sekarang jadi berantakan semua. Tentang penjelasan Sandiaga Uno saat ini TMII tengah dilakukan penataan ulang kayaknya cuma alasan klise saja karena memang PT TWC tidak profesional mengelola TMII," kritiknya.

Di sisi lain, pengambilalihan TMII oleh PT TWC juga diduga dilakukan secara ilegal. Ia mencontohkan pengelolaan pintu masuk karcis dari PT Puri Indah Mitra yang telah berlangsung selama 10 tahun malah berantakan setelah diambil alih TWC.

"Pengambilalihan tersebut telah dilakukan secara ilegal dikarenakan kontrak yang masih berjalan hingga 2024. Di samping itu, semua pendapatan masuk TMII tidak lagi ditampung di rekening BNI TMII, tetapi dialihkan ke rekening PT TWC sehingga pengelolaan dana dan operasional terganggu, termasuk tertundanya pesangon karyawan pensiun," tegasnya.

Melihat carut-marutnya kondisi TMII sekarang, Tri Sasono menilai harusnya pengelolaan TMII dilakukan tender ulang, bukan langsung ditunjuk ke PT TWC.

"Sehingga swasta bisa ikut melakukan tender pengelolaan TMII agar nantinya pengelolaan TMII akan jauh lebih profesional," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya