Berita

Seorang anggota Taliban berdiri di dekat bendera Taliban di Kabul, Afghanistan/Net

Dunia

Taliban Kirim "Diplomat" Baru ke Kuala Lumpur Lewat Jalan Belakang

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 23:09 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Pemerintahan Taliban di Afghanistan berupaya untuk menempatkan pejabat-pejabat mereka di pos-pos diplomatik di luar negeri. Baru-baru ini, Taliban berupaya untuk menempatkan kepala baru untuk menduduki Kedutaan Besar Afghanistan di Kuala Lumpur Malaysia.

Dalam dokumen surat resmi yang diterima oleh kelompok Afghanistan International pekan ini, terungkap bahwa Taliban menggunakan taktik yang tidak biasa untuk mengambil alih Kedutaan Besar Afghanistan di Kuala Lumpur.

Sumber di Kedutaan Besar Afghanistan di Kuala Lumpur mengungkapkan kepada media bahwa baru-baru ini, duta besar yang bertugas di sana, yakni Mohibur Rehman Spinaghar, telah mempercayakan kedutaan dengan Abdul Hai Qant. Spinaghar sendiri adalah diplomat yang ditunjuk semasa pemerintahan sah Afghanistan di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani.


Menurut sumber-sumber ini, ketika staf kedutaan keberatan dengan keputusan Spinaghar, ia pun mengancam akan memecat mereka semua.

Pasca kejadian itu, kemudian ada dokumen lain yang menunjukkan bahwa penjabat menteri luar negeri Taliban Amir Khan Mottaqi, memberhentikan Faiza Jame yang menjabat sebagai sekretaris kedua kedutaan di Kuala Lumpur, yang juga menentang keputusan Spinaghar.

Sebagai gantinya, Mottaqi kemudian menunjuk seorang pria bernama Abdul Hai Qant untuk mengisi pos diplomatik di Kedutaan Besar Afghanistan di Malaysia.

Akan tetapi, Malaysia, sama seperti banyak negara lainnya, tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Sehingga akan mungkin ada kendala diplomatik jika Qant masuk ke Malaysia dengan paspor diplomatik.

Akhirnya, Qant pun pergi ke Malaysia dengan visa pelajar. Namun ia sebenarnya memiliki dua paspor, yakni paspor pelajar dan diplomatik, yang diterbitkan Taliban.

Meski begitu, pemerintahan Taliban belum secara resmi diakui oleh Mayasia dan penempatan Qant lewat "jalan belakang" di pos diplomatik di negeri jiran pun masih mengunang tanda tanya besar.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya