Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus./Dok
Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah tentang jadwal penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Keputusan ini menegaskan kepastian pelaksanaan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus meminta kader Golkar untuk mengawal proses penyusunan tahapan pemilu untuk menghindari tragedi gugurnya petugas pemungutan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
“Kita tentu tidak mengharapkan tragedi gugurnya petugas pemungutan suara pada Pemilu 2019 terulang. Saya minta kader Golkar di DPR mengawal proses penyusunan tahapan untuk mengantisipasi hal itu,†ujar Lodewijk dalam keterangan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/1).
Menurut Lodewijk, Golkar ingin pesta demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan penuh suka cita. Pemilu merupakan hajatan seluruh rakyat Indonesia, semua pihak harus bersuka cita dan mengedepankan semangat persatuan.
Lodewijk juga menyarankan agar durasi kampanye bisa disesuaikan untuk mencegah polarisasi terjadi di masyarakat.
"Jangan sampai, karena pesta demokrasi, rakyat menjadi kian terbelah, karena hal itu jauh dari tujuan pesta demokrasi itu sendiri. Semua pihak harus bisa bergotong-royong menyukseskan Pemilu 2024,†ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Mantan Danjen Kopassus ini juga menegaskan, sampai saat ini Indonesia masih belum bebas dari pandemi Covid-19. Hal itu memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu ke depan. Ia menyatakan, Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung aman dari Covid-19.
“Sekali lagi, Golkar akan mengawal penyusunan tahapan dan teknis pemungutan agar tragedi Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang,†tegas Lodewijk.
Sebelumnya, DPR, pemerintah, dan KPU bersepakat pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024. Waktu ini disepakati agar ada jeda antara pelaksanaan Pemilu 2024 dengan Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan jadwal ini mempertimbangkan berbagai masukan agar tidak terjadi penumpukan beban tugas penyelenggara pemilu.
