Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Di Era Soeharto Semua Bersatu Hadapi Penguasa, Kini Rakyat Terbelah dan Saling Berhadapan

SELASA, 25 JANUARI 2022 | 07:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fenomena unik terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di mana masyarakat yang sama-sama dalam kesusahan justru terbelah dan saling berhadapan satu sama lain.

Kondisi tersebut, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule berbanding terbalik di saat era Presiden Soeharto.

Dulu rakyat yang menderita karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mencapai kesadaran bersama bahwa nasib mereka tersebut terjadi karena pemerintah yang tidak lagi perhatian dengan rakyat.


Pemerintah mulai berpikir untuk menyejahterakan kroni dan keluarganya sendiri.

“Kala itu, rakyat tidak terbelah. Semua bersatu dan berhadapan dengan penguasa,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa pagi (25/1).

Sementara di era Jokowi, kesadaran bersama itu tidak muncul. Sebab ada sebagian kelompok yang justru memilih menempel pada penguasa dan memasang badan untuk menghadapi kritik masyarakat.

Alhasil, yang terjadi justru rakyat terbelah dan saling berhadapan. Sementara di satu sisi, sambung Iwan Sumule, penguasa tetap melenggang dengan kebijakan yang diklaim pro rakyat, sedangkan rakyat terus berteriak karena kebijakan dirasa tidak menetes hingga ke bawah.

“Di era Jokowi, rakyat terbelah. Rakyat tak hanya berhadapan dengan penguasa, rakyat juga saling berhadapan,” ujar Iwan Sumule.

“Maling uang negara tak bernasib seperti kakek yang dituduh maling, dianiaya sampai meninggal. Ironi!” tutupnya yang merasa sedih saat mendengar seorang kakek 89 tahun meninggal dunia dipukuli hanya gara-gara teriakan “maling” di Cakung, Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara ada pejabat yang “maling uang rakyat” masih bisa tersenyum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya