Rapat koordinasi Forkopimda Jawa Timur terkait pengendalian Covid-19/Ist
Forkopimda Jatim menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta secara langsung memimpin rakor yang dihadiri oleh seluruh Bupati, Pejabat utama Polda Jatim dan Pejabat utama Kodam/V Brawijaya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Jony Wahyuhadi menyampaikan paparan mengenai varian covid-19 jenis Omicron di Jatim. Oleh karena itu hal ini perlu di antisipasi agar tidak terjadi puncak pasien yang terpapar Covid-19.
"Resiko penularan Covid-19 varian Omicron ini lebih banyak berasal dari transmisi lokal artinya terjadi penularan di masyarakat. Meski antibodi sudah terbentuk karena telah mendapatkan vaksin tetapi prokes juga harus diberlakukan secara ketat," kata Jony kepada wartawan, Senin (24/1).
Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarkat untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan puncak Covid-19 varian Omicron sekitar Maret 2022.
Beberapa kota yang berpotensi menjadi lonjakan Covid-19 diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Matraman oleh karena itu adanya kordinasi yang solid dari seluruh stakeholder terkait.
"Diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat saat ini aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Diwajibkan pengecekan aplikasi peduli lindungi di beberapa tempat wisata, mall, maupun tempat berkumpulnya masyarakat," kata Khofifah mengingatkan.
Selain itu Gubernur menyebut bahwa dalam penanganan PMI di Jatim yakni setiap PMI akan dipulangkan ke wilayahnya masing-masing bila sudah dipastikan kondisinya sehat.
"Akan dipulangkan setelah benar-benar sehat. Ini merupakan bentuk kami dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Selain itu baik di sekolah maupun kampus yang sudah melaksanakan tatap muka juga wajib diberlakukan prokes ketat," pungkas Gubernur.
Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bekerja dengan baik dalam penanganan PPLN di penerbangan pertama yang sudah berjalan lancar. Menurutnya, Satgas ini merupakan benteng terdepan dalam mengantisipasi masuknya covid-19 di Jatim.
"Setiap titik penanganan telah bekerja dengan baik, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mempertahankan kesiapan satgas dalam menerima PPLN di Bandara Juanda sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan," kata Kapolda.
Kapolda juga menyebut bahwa pertahanan yang dilakukan oleh satgas ini harus diimbangi dengan penerapan testing dan tracing di wilayah se-Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sudah ditemukannya varian omicron di berbagai wilayah di Jawa Timur melalui transmisi lokal.
"Kita sudah pernah berhasil melewati masa-masa gelombang 1 dan 2 covid-19, jadikan pengalaman terdahulu sebagai persiapan langkah-langkah taktis jika terjadi kondisi kontijensi penyebaran varian omicron," jelasnya.
Kapolda mengingatkan kepada anggotanya agar jangan pernah kendor atau bosan dalam menjaga masyarakat dari virus covid-19 untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan Preemtif, Preventif, dan Represif yaitu Sosialisasi, Ops Yustisi, Covid Hunter, Vaksinasi, Tracing, Testing, PPKM Mikro, Isolasi Terpadu.
Ia juga meminta kepada polres jajaran agar segera mempercepat vaksinasi booster terhadap lansia, remaja, dan anak-anak.
"Saya meminta kepada polres jajaran agar segera mengoptimalkan kemampuan dalam percepatan vaksin baik secara gerai vaksin maupun door to door. Kami juga membantu satgas penanganan kedatangan PMI di Jatim," tutur Kapolda.
Sedangkan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto menjelaskan mengenai mekanisme penanganan kedatangan PMI sewaktu tiba di Bandara Juanda hingga menuju ke tempat karantina dan hotel.
"Kami kemarin menerima kedatangan 129 PMI, dan dua dinyatakan positif Covid-19. Setelah menjalani semua SOP selama di bandara baik pengecekan suhu, cek paspor dan visa, tes PCR baru yang hasilnya negatif menjalani karantina selama 7 hari. Saya minta kepada para Dandim agar PMI yang hasilnya negatif setelah karatina agar dijemput dan diantar ke wilayahnya masing-masing," pungkas Pangdam.
