Komnas HAM Turunkan Tim Cek Dugaan Perbudakan Bupati Langkat

Komnas HAM segera menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan perbudakan terhadap puluhan manusia yang dikerangkeng di belakang kediaman Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin.

Hal itu ditegaskan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta Senin petang (24/1).

"Komnas HAM segera kirim tim untuk melakukan penyelidikan ke sana," tegas Taufan.

Taufan menambahkan, aparat kepolisian setempat diharapkan segera melakukan evakuasi dan menyelamatkan puluhan korban yang diduga dikerangkeng itu. Ia juga berharap polisi transparan dalam melakukan penyelidikan kasus kekerasan ini.

"Itu sudah menjadi kewajiban polisi. Mereka kami harapkan juga terbuka terhadap penyelidikan kami," demikian Taufan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Terbit sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Langkat.

Buntut dari kasus dugaan suap itu, Terbit diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan penjara manusia di kediamannya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Temuan bermula dari penggeledahan rumah Terbit oleh pihak kepolisian dan KPK beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Penanggung Jawab Migrant Care, Anis Hidayah, mengungkapkan bahwa para tahanan di penjara milik Terbit dipekerjakan di lahan sawit selama 10 jam di lahan sawit, sejak pukul 08.00 hingga 18.00.

Tak hanya itu, para tahanan juga disiksa, tak diberi makan, bahkan tak menerima gaji.

"Para pekerja tersebut dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya selama 10 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore," ujar Anis, Senin (24/1).

Teranyar, foto-foto puluhan korban perbudakan di kediaman Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin beredar di kalangan wartawan. Tampak sel-sel penjara yang tidak layak dan manusia dengan badan ringkih dan berkepala pelontos dengan muka lebam dalam foto yang beredar itu.