Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Bagir Manan/Net
Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini lebih banyak diisi oleh praktik oligarki.
Oligarki tersebut bisa dilihat dari keberadaan partai politik yang saat ini eksis dalam parlemen.
Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof Bagir Manan dalam diskusi virtual bertajuk Begawan Hukum Bicara Presidential Threshold' secara virtual, Minggu malam (23/1).
"Saya masih mengerti jika partai politik kita elitis, termasuk nanti elite yang punya komitmen, bisa saja mereka punya platform yang jelas, kadar intelektual tinggi. Tapi (yang disayangkan) parpol kita umumnya oligarkis," kritik Prof Bagir Manan dikutip dari kanal YouTube Forum Insan Kita, Senin (24/1).
Oligarki di partai politik tercermin pada sikap para kadernya, baik yang duduk di parlemen maupun yang tidak. Kata Bagir Manan, para kader partai tidak mampu mengambil sikap dan selalu bergantung pada keputusan ketua umum parpol.
"Misalnya ada pernyataan begini, 'ya, keputusan kita tunggu ketua saja, semua tergantung pada ketua'. Partai politik seharusnya sebagai forum demokrasi, tapi ini tidak terjadi di negara kita," jelas Prof Bagir Manan.
Praktik oligarki ini akhirnya merembet kepada pencalonan presiden dan wakil presiden. Capres dan Cawapres Indonesia yang seharusnya disaring dan dicalonkan melalui demokrasi akhirnya disusupi oleh praktik oligarki itu sendiri.
"Meski disebut menyertakan parpol (sebagai perwakilan suara rakyat), tapi pada akhirnya capres kita yang menentukan adalah kelompok oligarki di dalamnya. Itu persoalan kita semua," tutupnya.
Dalam diskuis tersebut, turut hadir pula secara virtual pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, serta beberapa tokoh dan peserta diskusi.
