Berita

Ferdinand Hutahaean/Net

Hukum

Dilimpahkan ke Jaksa, Penyidik Polri Jerat Ferdinand dengan Pasal Penodaan Agama

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:04 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat resmi menerima pelimpahan tahap II yakni berkas perkara, barang bukti berikut dengan tersangka Ferdinand Hutahaeran dalam kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA yang menimbulkan keonaran.

Dalam keterangan resmi Kejari Jakarta Pusat yang diterima redaksi, Senin (24/1) menyampaikan bahwa, penyidik menjerat Ferdinand Hutahaean dengan pasal berlapis. Dimana terdapat Pasal 156 huruf a dan Pasal 156 KUHP yang merupakan pasal penodaan agama.

“Ferdinand disangkakan telah melanggar pasal primer yakni Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana subsidair Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Atau kedua, Pasal 45A ayat (2) junto Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE. Ketiga, pasal 156 huruf a KUHP. Dan keempat pasal 156 KUHP,” demikian bunyi keterangan tertulis Kejari Jakarta Pusat.


Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Setelah pelimpahan tahap II ini, Ferdinand Hutahaean akan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 24 Januari hingga 12 Februari 2022.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya