Cirebon Timur Langganan Banjir, Legislator PKB Minta Pemerintah Normalisasi Sungai Ciberes

DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah serius dalam menangani Sungai Ciberes melalui normalisasi dan revitalisasi agar wilayah timur Cirebon tidak terus-menerus menjadi wilayah langganan nanjir.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mad Saleh mengatakan, normalisasi Sungai Ciberes harus diprioritaskan oleh Pemkab Cirebon agar ribuan kepala keluarga (KK) yang bermukim di 7 Desa di wilayah Kecamatan Waled tidak kebanjiran lagi.

"Setiap musim hujan dengan hujan intensitas tinggi, di wilayah DAS Ciberes yaitu 7 Desa akan terdampak luapan air dari irigasi dan Sungai Ciberes,” kata Mad Saleh dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (23/1).

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS Cimancis), Ismail Widadi mengatakan, masalah sungai bukan seperti bagi-bagi kavling tapi sinergi.

“Secara de jure, BBWS punya wewenang atas nama negara. Namun secara de facto, sungai bagian administratif Pemda,” kata Ismail saat dikonfirmasi terpisah.

Ismail menyayangkan masyarakat yang mengeksploitasi DAS Ciberes sampai sedemikian rupa. Padahal, jika tidak dibekali anggaran untuk berbuat, BBWS sulit berbuat banyak.

“BBWS hanya punya alat berat, mestinya Pemda bisa tertibkan masyarakat. Pemda bisa siapkan lahan. Berbuat di sungai, tidak tiba-tiba alat muncul di sungai,” ujarnya.

Ismail menegaskan, perlu jalan masuk dan lahan buangan material tanah sedimen. Ini jarang terekspose dan alat berat ditolak masuk. Masyarakat menolak adanya tanah sedimen yang bau.

“Bila Pemda punya anggaran untuk berbuat lebih di Sungai Ciberes, malah lebih baik. Tinggal BBWS dampingi teknisnya,” pungkasnya.