Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Ist
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, diminta untuk lebih banyak turun ke masyarakat guna mendongkrak elektabilitas yang berdasarkan hasil survei beberapa lembaga masih rendah dibanding kandidat lainnya.
Menjawab kritikan kader Golkar, Melchias Markus Mekeng tersebut, pengamat politik Saka Ririhena justru menilai hal tersebut akan membuat Partai Golkar tidak mampu menguasai pemerintahan.
"Begini, kalau
mindset kader Golkar macam Melchias Mekeng yang minta Ketum Golkar harus turun ke lapangan maka selamanya Golkar tidak akan jadi partai yang menguasai pemerintahan, tapi hanya jadi partai yang mengekor penguasa pemerintanan. Terbukti, sejak reformasi, Golkar belum pernah sekalipun menjadi partai penguasa pemerintahan," terang Saka Ririhena, melalui keterangannya, Minggu (23/1).
"Sangat jelas bahwa
mindset seperti ini justru mengambarkan individualistik dari kader-kader Golkar dalam membesarkan Partai Golkar," imbuhnya.
Untuk membuat Partai Golkar menjadi partai penguasa pemerintahan, Saka menyarankan, kader Golkar di seluruh Indonesia mulai dari tingkatan desa hingga provinsi harus berjuang untuk bersama-sama mendongkrak citra dan elektabilitas dari Ketum Golkar yang akan diusung menjadi Capres.
Sebab perlu dicatat, lanjutnya, kalau diminta turun ke bawah misalnya mengunjungi kota/kabupaten se-Indonesia, sangat tidak cukup waktu bagi Ketum Golkar.
Bagaimana tidak, jumlah Kab/Kota saja mencapai 500 kab/Kota. Kalau saja butuh 2 hari untuk mengunjungi satu kabupaten atau kota, artinya dibutuhkan total 1.000 hari atau 3 tahun.
"Karena itu perlu kerja kerja tim dan kerja koletif dari kader-kader Golkar untuk turun ke bawah dan mempromosikan serta mensosialisasikan program partai dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Ketum Golkar sebagai bagian dari pemerintahan saat ini," papar peneliti Timor Barat Research Center ini.
Selain itu, sifat individualis dari elite Golkar juga terlihat dari perolehan suara partai yang kalah dari Gerindra tapi menang dalam jumlah kursi di DPR.
"Ini menunjukkan bahwa kader Golkar hanya memikirkan diri pribadi untuk bagaimana mendapatkan suara bagi pribadinya dan bukan untuk partainya," demikian Saka.
