Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Politik

Salamuddin Daeng Perkirakan Pertamina baru Bisa Lunasi Utang 300 Tahun Lagi

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 17:30 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Utang menggunung yang menjadi beban PT Pertamina diperkirakan baru bisa dilunaskan dalam kurun waktu 300 tahun ke depan.

Demikian disampaikan Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1).

Ia mengulas, saat ini perusahaan minyal plat merah itu memiliki hutang sebesar 600 triliun atau 41 miliar dolar. Pertamina juga punya proyek utang senilai 20 miliar dolar global bond untuk 20 tahun.


Belum lagi pada tahun lalu PT Pertamina rugi sebesar 761.239 juta dolar atau sekitar Rp 11 triliun lebih. Kerugian paling berdarah sepanjang masa pemerintahan Jokowi.

Saat yang sama tidak tersedia harapan untuk pulih. Sedangkan pada semester 1 2021 Pertamina untung 264.555 juta dolar atau 3,8 triliun. Keuntungan ini imbas harga minyak rendah sebelumnya. Namun semester 2 bisa merugi karena harga minyak kembali naik di atas 70-80 dolar per barel.

"Anggap saja Pertamina bisa untung Rp 2 triliun tahun 2021 dan tidak rugi Rp 11 triliun seperti tahun 2020, apakah Pertamina masih bisa bernapas di tengah gejolak harga minyak di masa mendatang?" kata Salamuddin Daeng.

“Janganlah 300 tahun, kalau bisa utang Pertamina ini bisa dilunasi dalam waktu 100 tahun ke depan. Syaratnya untung semester 1 tahun 2021 bisa sama dengan untung semester 2 tahun 2021," jelasnya menekankan.

Menurut Salamuddin, Pertamina tidak memiliki cara untuk meningkatkan pendapatan atau mendapatkan laba. Sumber paling utama pendapatan Pertamina adalah dari jual BBM. Namun semua harga BBM telah dikunci pada tingkat yang merugikan Pertamina.

"Saat ini harga Premium dikunci melalui ketetapan pemerintah, lalu akan diganti oleh APBN. namun faktanya pergantian oleh APBN ini seperti mimpi dan ilusi," ungkap Salamuddin.

Pertalite sebagai jenis BBM yang paling banyak dijual oleh Pertamina konon dijual dengan harga rugi. Namun Pertamina sendiri tidak memiliki mekanisme penyesuaian harga. Padahal Pertalite bukan BBM subsidi.

"Jangankan Pertalite, Pertamax juga harganya seperti terkunci dan tidak dapat disesuikan dengan harga BBM sejenis yang dijual pom bensin asing di dalam negeri. Semua harga ini memiliki nilai politik," kata Salamuddin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya