Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera/Net
Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur membuka kebohongan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, awalnya pemerintah berjanji tidak akan menggunakan anggaran negara dalam megaproyek tersebut.
Namun belakangan, janji pemerintah tersebut justru diingkari. Pemerintah memutuskan akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk memuluskan proyek IKN.
"Nah loh. Waktu itu DPR senang sekali tidak memberatkan APBN. Sudah ketok palu, ternyata diralat, akan memberatkan APBN atau bangun IKN pakai APBN," kritik Mardani dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (22/1).
PKS merupakan satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak pemindahan Ibukota Negara. Alasannya, masih banyak agenda pemerintah yang lebih prioritas dibanding IKN. Terlebih saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.
Mardani memandang, masih banyak proyek pembangunan yang lebih membutuhkan uang negara dibandingkan dengan memindah Ibukota Negara.
Banyak banget proyek-proyek dari APBN yang belum atau tidak selesai, yang masih butuh banyak biaya. Bagusnya fokus ke sana, jangan hambur-hambur uang lagi dengan tambah proyek baru," tutupnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN dalam proyek IKN. Pada medio Mei 2019 silam, Presiden meminta IKN tidak membebani APBN dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari skema lain.
Namun kini, pemerintah telah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN sebesar 53,3 persen dari APBN dan sisanya didapat dari kerja sama swasta dan BUMN.
