Berita

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari 2022/Net

Dunia

Mengapa Olimpiade Musim Dingin Beijing Kontroversial?

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 02:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari mendatang. Namun, perhelatan akbar itu mengundang kontroversi.

Catatan hak asasi manusia China telah mendorong sejumlah negara untuk menyatakan boikot diplomatik dari Olimpiade. Hal itu berarti, sejumlah negara akan mengirimkan atlet untuk bertanding namun pejabat tinggi tidak akan hadir.

Lantas, apa dan bagaimana Olimpiade Musim Dingin Beijing itu akan dilakukan? Serta apa yang memicu kontroversi tersebut?



Berikut beberapa hal yang perlu dipahami lebih dekat mengenai pesta olahraga musim dingin di negeri tirai bambu tersebut.

Kapan Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing diselenggarakan?

Olimpiade Musim Dingin berlangsung dari 4 Februari hingga 20 Februari dengan sekitar 3.000 atlet bersaing di 109 acara berbeda.

Sementara itu, Paralimpiade Musim Dingin akan berlangsung mulai 4 Maret hingga 13 Maret, dengan 736 pesaing di 78 acara.

Pemerintah dan sektor bisnis China sendiri telah menghabiskan 3,9 miliar dolar AS untuk Olimpiade, yang akan dilangsungkan di dan sekitar Beijing.

Bagaimana dengan protokol kesehatan?

Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka partisipan yang akan bertanding di Olimpiade dan ofisial akan disimpan dalam "gelembung" yang aman dan tidak ada tiket penonton yang akan dijual ke publik.

Negara mana yang memboikot Olimpiade?

Dikabarkan BBC, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mendeklarasikan boikot diplomatik terhadap Olimpiade, bersama dengan Australia, Lituania, dan Kosovo.

Meski semua negara itu akan mengirimkan atlet untuk bertanding, namun tidak ada menteri atau pejabat yang akan hadir.

Amerika Serikat mengklaim bahwa boikot ini dilakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman China di Xinjiang terhadap populasi Muslim di provinsi itu.

Sementara itu, Jepang juga mengatakan tidak akan mengirim menteri ke Olimpiade. Meskipun telah berhenti mendeklarasikan "boikot diplomatik", langkah itu masih cenderung meningkatkan ketegangan antara kedua tetangga.

Apa tuduhan yang memicu kontroversi terhadap Olimpiade China?

Pemerintah Beijing dituduh melakukan kekejaman terhadap penduduk Muslim Uighur di provinsi barat laut Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia meyakini bahwa ada lebih dari satu juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di jaringan besar yang disebut negara sebagai "kamp pendidikan ulang".

Ada juga bukti bahwa orang Uighur digunakan sebagai kerja paksa, dan perempuan disterilisasi secara paksa. Beberapa mantan tahanan kamp menuduh mereka disiksa dan dilecehkan secara seksual.

Selain itu, Beijing juga dituduh membatasi kebebasan orang-orang di Hong Kong melalui undang-undang baru termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.

Dalam laporan tahunan 2021, Human Rights Watch mengatakan bahwa "penindasan Beijing", yang menuntut kesetiaan politik kepada Partai Komunis China, semakin dalam di seluruh negeri.

Sementara itu, para menteri pemerintah Jerman yang memboikot Olimpiade itu mengatakan mereka memprotes perlakuan terhadap juara tenis China Peng Shuai. Ia tidak terdengar kabarnya selama hampir tiga minggu setelah membuat tuduhan penyerangan seksual terhadap Zhang Gaoli, mantan wakil perdana menteri China, dan seorang anggota partai komunis tingkat tinggi.

Peng mengatakan mereka memiliki hubungan romantis, dan bahwa Zhang telah memaksanya untuk melakukan hubungan seksual.

Ini adalah pertama kalinya tuduhan semacam itu dibuat terhadap salah satu pemimpin politik senior China.

Bagaimana tanggapan China?

Pemerintah China membantah semua tuduhan yang dibuat dalam kasus Peng.

Negara ini juga secara konsisten membantah melanggar hak asasi manusia di Xinjiang, dan telah memperingatkan mereka yang menuduh untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeridi Hong Kong.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya