Berita

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari 2022/Net

Dunia

Mengapa Olimpiade Musim Dingin Beijing Kontroversial?

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 02:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari mendatang. Namun, perhelatan akbar itu mengundang kontroversi.

Catatan hak asasi manusia China telah mendorong sejumlah negara untuk menyatakan boikot diplomatik dari Olimpiade. Hal itu berarti, sejumlah negara akan mengirimkan atlet untuk bertanding namun pejabat tinggi tidak akan hadir.

Lantas, apa dan bagaimana Olimpiade Musim Dingin Beijing itu akan dilakukan? Serta apa yang memicu kontroversi tersebut?



Berikut beberapa hal yang perlu dipahami lebih dekat mengenai pesta olahraga musim dingin di negeri tirai bambu tersebut.

Kapan Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing diselenggarakan?

Olimpiade Musim Dingin berlangsung dari 4 Februari hingga 20 Februari dengan sekitar 3.000 atlet bersaing di 109 acara berbeda.

Sementara itu, Paralimpiade Musim Dingin akan berlangsung mulai 4 Maret hingga 13 Maret, dengan 736 pesaing di 78 acara.

Pemerintah dan sektor bisnis China sendiri telah menghabiskan 3,9 miliar dolar AS untuk Olimpiade, yang akan dilangsungkan di dan sekitar Beijing.

Bagaimana dengan protokol kesehatan?

Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka partisipan yang akan bertanding di Olimpiade dan ofisial akan disimpan dalam "gelembung" yang aman dan tidak ada tiket penonton yang akan dijual ke publik.

Negara mana yang memboikot Olimpiade?

Dikabarkan BBC, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mendeklarasikan boikot diplomatik terhadap Olimpiade, bersama dengan Australia, Lituania, dan Kosovo.

Meski semua negara itu akan mengirimkan atlet untuk bertanding, namun tidak ada menteri atau pejabat yang akan hadir.

Amerika Serikat mengklaim bahwa boikot ini dilakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman China di Xinjiang terhadap populasi Muslim di provinsi itu.

Sementara itu, Jepang juga mengatakan tidak akan mengirim menteri ke Olimpiade. Meskipun telah berhenti mendeklarasikan "boikot diplomatik", langkah itu masih cenderung meningkatkan ketegangan antara kedua tetangga.

Apa tuduhan yang memicu kontroversi terhadap Olimpiade China?

Pemerintah Beijing dituduh melakukan kekejaman terhadap penduduk Muslim Uighur di provinsi barat laut Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia meyakini bahwa ada lebih dari satu juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di jaringan besar yang disebut negara sebagai "kamp pendidikan ulang".

Ada juga bukti bahwa orang Uighur digunakan sebagai kerja paksa, dan perempuan disterilisasi secara paksa. Beberapa mantan tahanan kamp menuduh mereka disiksa dan dilecehkan secara seksual.

Selain itu, Beijing juga dituduh membatasi kebebasan orang-orang di Hong Kong melalui undang-undang baru termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.

Dalam laporan tahunan 2021, Human Rights Watch mengatakan bahwa "penindasan Beijing", yang menuntut kesetiaan politik kepada Partai Komunis China, semakin dalam di seluruh negeri.

Sementara itu, para menteri pemerintah Jerman yang memboikot Olimpiade itu mengatakan mereka memprotes perlakuan terhadap juara tenis China Peng Shuai. Ia tidak terdengar kabarnya selama hampir tiga minggu setelah membuat tuduhan penyerangan seksual terhadap Zhang Gaoli, mantan wakil perdana menteri China, dan seorang anggota partai komunis tingkat tinggi.

Peng mengatakan mereka memiliki hubungan romantis, dan bahwa Zhang telah memaksanya untuk melakukan hubungan seksual.

Ini adalah pertama kalinya tuduhan semacam itu dibuat terhadap salah satu pemimpin politik senior China.

Bagaimana tanggapan China?

Pemerintah China membantah semua tuduhan yang dibuat dalam kasus Peng.

Negara ini juga secara konsisten membantah melanggar hak asasi manusia di Xinjiang, dan telah memperingatkan mereka yang menuduh untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeridi Hong Kong.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya