Perdana Menteri Kamboja Hun Sen/Reuters
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyindir Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah karena dinilai sombong dan tidak sopan. Sindiran ini muncul setelah Saifuddin menyuarakan keprihatinan tentang pertemuan kontroversial Hun Sen dengan junta Myanmar.
Pekan lalu, Saifuddin mengatakan, beberapa anggota ASEAN memiliki keraguan tentang kunjungan Hun Sen ke Myanmar pada tanggal 7 Januari lalu. Saifuddin menilai, langkah tersebut akan sangat berisiko ditafsirkan sebagai pengakuan ASEAN terhadap para jenderal.

Saifuddin menyarankan Hun Sen harus meminta masukan dari rekan-rekan ASEAN sebelum melakukan kunjungan kontroversial itu.
Selang seminggu setelah komentar itu muncul, pada Jumat (21/1) dalam panggilan telepon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Hun Sen membela perjalanannya ke Myanmar dan "menegur" Saifuddin.
"Samdech (Hun Sen) mengatakan bahwa menteri luar negeri (Malaysia) tidak boleh terlalu arogan dengan pernyataan yang tidak pantas kepada para pemimpin ASEAN, terutama ketuanya," begitu teks pembacaan percakapan yang diberikan kepada media oleh penyiar Kamboja
TVK, seperti dikabarkan ulang
Reuters.
"Dan dia (Saifuddin) tidak memiliki kesopanan," sambungnya.
Dalam percakapan tersebut, Jokowi dikabarkan mendesak Hun Sen untuk tetap berpegang pada konsensus ASEAN.
Sementara Hun Sen menekankan bahwa ia pergi ke Myanmar "untuk menanam pohon, bukan menebang pohon". Ia pun menegaskan bahwa dan pernyataan Saifuddin tidak benar dalam kerangka ASEAN.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Hun Sen tersebut.
Namun, isu Myanmar merupakan permasalahan yang mengundang perhatian sesama negara anggota ASEAN. Pasalnya, penggulingan pemerintahan sipil oleh junta militer yanmar pada 1 Februari 2021 lalu telah menjadi kemunduran besar bagi ASEAN yang sedang berusaha untuk meningkatkan profil internasionalnya sebagai blok ekonomi dan politik yang beragam, terintegrasi dan efektif.
Saat ASEAN dipimpin oleh Brunei, blok tersebut nembuat langkah mengejutkan dengan melarang junta bergabung dalam pertemuan-pertemuan penting pada akhir tahun lalu. Keputusan itu diambil karena Myanmar dianggap gagal menerapkan "konsensus" lima poin ASEAN yang disepakati untuk mengakhiri konflik pasca-kudeta di Myanmar.
Sementara itu, Ketua ASEAN yang abru yakni Kamboja, telah mengindikasikan ingin terlibat lebih jauh dengan isu Myanmar, namun bukan mengisolasi para jenderal yang memimpin kudeta.
