Berita

Kementerian Dalam Negeri meninjau Pelabuhan Adikarto, Kulonprogo yang mangkrak selama 17 tahun/Ist

Politik

Kemendagri Dorong Pembangunan Pelabuhan Adikarto yang Sudah Mangkrak 17 Tahun

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 08:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelabuhan Adikarto Kulonprogo yang mangkrak selama 17 tahun turut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Iwan Kurniawan menyampaikan, Pelabuhan Adikarto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus segera diselesaikan.

Kemendagri sendiri sempat meninjau Pelabuhan Adikarto sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digelar pada Rabu (19/1).


Hadir di lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo Wakhid, Kepala dinas kelautan dan perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongka dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo, Armansyah Gatot Subroto.

"Kehadiran kami adalah untuk melakukan sinkronisasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah agar pelabuhan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan segera," jelas Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).

Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita dorong MoU, kemudian kita buat rencana aksinya. Harapan kami ada kontribusi yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bicara soal tempat pelelangan ikan ini menjadi tanggung jawab kita semua," lanjut Iwan.

Iwan meminta agar kajian menjadi prioritas sebagaimana permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kajian itu harus disegerakan dan diputuskan di dalam MoU tersebut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Mukti menjelaskan, DKP telah melakukan penyatuan aset.

"Jadi dari kabupaten telah menyerahkan kepada provinsi, dari APBN juga sudah. Jadi nanti pengelolaannya kan harus satu. Hal itu sudah tuntas," jelas Bayu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya