Berita

Konferensi pers KPK terkait penetapan tersangka terhadap hakim PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat/RMOL

Hukum

Ini Kode Suap Hakim Itong Cs Terkait Penanganan Perkara di PN Surabaya

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 01:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sandi-sandi tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Hakim PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, melalui perantara Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan, menggunakan kode "upeti" untuk melakukan transaksi suap terkait perkara ini.

Selain Itong dan Hamdan, KPK juga telah menetapkan Pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), Hendro Kasiono, sebagai tersangka.

Konstruksi perkara, Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT Soyu Giri Primedika.

Hendro selaku pengacara dan mewakili PT Soyu Giri Primedika diduga melakukan kesepakatan untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Itong yang menangani perkara tersebut.

"Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam (20/1).

Sebagai langkah awal realisasi dari pemberian Rp1,3 miliar dimaksud, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar Itong yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.

"Untuk memastikan bahwa proses persidangan perkara berjalan sesuai harapan, tersangka HK (Hendro) diduga berulang kali menjalin komunikasi, di antaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka HD (Hamdan) dengan mengunakan istilah 'upeti' untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang," terang Nawawi.

Adapun setiap hasil komunikasi dengan Hendro, selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong.

Nawawi menambahkan, putusan yang diinginkan oleh Hendro di antaranya agar PT Soyu Giri Primedika dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

"Tersangka HD lalu menyampaikan keinginan tersangka HK kepada tersangka IIH (Itong Isnaini Hidayat) dan tersangka IIH menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang," kata Nawawi lagi.

Selanjutnya, kata Nawawi, sekira bulan Januari 2022, Itong menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta Hamdan untuk menyampaikan kepada Hendro supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Hamdan segera menyampaikan permintaan Itong kepada Hendro. Pada 19 Januari 2022 uang sejumlah Rp140 juta diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan yang diperuntukkan bagi Itong.

"KPK menduga tersangka IIH juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," tutur Nawawi.

Akibat perbuatannya, Hendro sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Hamdan dan Itong selaku pihak penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Akan Pimpin Daerah Heterogen, Ketua Golkar Berikan Kriteria Pj Walikota Banda Aceh

Kamis, 26 Mei 2022 | 21:27

Demokrat: Presiden Jokowi Harus Mengayomi Semua Menteri agar Ekonomi Cepat Pulih

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:59

Banjir Rob dan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Ancaman Nyata Masa Depan Pencapresan Ganjar Pranowo

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:58

Ingin Maju Pilwalkot Bandung, Boyke Mantap Berlabuh di Partai Nasdem

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:41

Jadi Saksi Nikah Adiknya, Sinyal Jokowi akan Usung Andika Perkasa jadi Capres?

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:30

Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Manager Restoran di Labuan Bajo, Begini Penjelasan Benny K Harman

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:57

Ganggu Demokrasi dan Kebebasan Pers, TLPU Minta Laporan Pencemaran Nama Baik pada Pemimpin Redaksi Hatutan.com Dicabut

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:54

Butuh Pemimpin Berani Berantas Korupsi, Masyarakat Banten Pasang Spanduk Minta Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:45

Komisi I: Jangan Telat Berpikir saat Membuat Unggahan Media Sosial atau Membagikan Data Pribadi

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:23

Indonesia Tuan Rumah GPDRR, Sandiaga Uno Siap Kenalkan Pariwisata Tangguh Bencana

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:11

Selengkapnya