Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken/Net

Dunia

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia masih akan mungkin dihidupkan kembali. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken usai menggelar pembicaraan dengan sekutu Barat di Berlin pada Kamis (20/1).

Ia menjelaskan bahwa para sekutu Eropa bersikeras bahwa masih mungkin untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meski begitu, ia mengakui bahwa waktu mereka tidak banyak.

Blinken menjelaskan bahwa para perunding yang bekerja di Wina untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Teheran telah melihat kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir. Namun mereka tidak serta merta menerima begitu saja.


"Penilaian saya sendiri, berbicara dengan semua rekan kami, adalah bahwa kembali ke kepatuhan bersama, itu tetap mungkin," kata Blinken saay menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

Pada kesempatan yang sama, Baerbock menjelaskan bahwa kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan kesepakatan.

"Jendela untuk menemukan solusi sedang ditutup," katanya.

"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan. Kami membutuhkan kemajuan yang mendesak dan mendesak, jika tidak, kami tidak akan berhasil mencapai kesepakatan bersama," sambung Baerbock, seperti dimuat AFP.

Perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang juga dikenal dengan nama akronim resmi JCPOA itu semula dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China dan Jerman.

Namun Amerika Serikat mengundurkan diri dari pembicaraan itu saat kepemimpinan dipegang oleh Presiden Donald Trump. Namun setelah Trump lengser, Joe Biden yang menggantikannya berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Awal pekan ini, Biden mengatakan bahwa bukan waktunya untuk menyerah pada pembicaraan dengan Iran.

Upaya negosasi untuk memulihkan kesepakatan itu kembali dimulai tahun lalu tetapi berhenti pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif, Ebrahim Raisi. Meski begitu, negosiasi dilanjutkan pada November lalu.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya