Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken/Net

Dunia

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia masih akan mungkin dihidupkan kembali. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken usai menggelar pembicaraan dengan sekutu Barat di Berlin pada Kamis (20/1).

Ia menjelaskan bahwa para sekutu Eropa bersikeras bahwa masih mungkin untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meski begitu, ia mengakui bahwa waktu mereka tidak banyak.

Blinken menjelaskan bahwa para perunding yang bekerja di Wina untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Teheran telah melihat kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir. Namun mereka tidak serta merta menerima begitu saja.


"Penilaian saya sendiri, berbicara dengan semua rekan kami, adalah bahwa kembali ke kepatuhan bersama, itu tetap mungkin," kata Blinken saay menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

Pada kesempatan yang sama, Baerbock menjelaskan bahwa kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan kesepakatan.

"Jendela untuk menemukan solusi sedang ditutup," katanya.

"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan. Kami membutuhkan kemajuan yang mendesak dan mendesak, jika tidak, kami tidak akan berhasil mencapai kesepakatan bersama," sambung Baerbock, seperti dimuat AFP.

Perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang juga dikenal dengan nama akronim resmi JCPOA itu semula dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China dan Jerman.

Namun Amerika Serikat mengundurkan diri dari pembicaraan itu saat kepemimpinan dipegang oleh Presiden Donald Trump. Namun setelah Trump lengser, Joe Biden yang menggantikannya berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Awal pekan ini, Biden mengatakan bahwa bukan waktunya untuk menyerah pada pembicaraan dengan Iran.

Upaya negosasi untuk memulihkan kesepakatan itu kembali dimulai tahun lalu tetapi berhenti pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif, Ebrahim Raisi. Meski begitu, negosiasi dilanjutkan pada November lalu.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya