Minta Arteria Dahlan Diberi Sanksi, PDIP Jabar Bersurat ke DPP

Pernyataan Arteria Dahlan yang ingin Jaksa Agung memecat seorang Kejati karena mneggunakan bahasa Sunda berbuntut panjang. Meski Arteria sudah memintaa maaf setelah dipanggil DPP PDIP, desakan pemberian sanksi disuarakan kader akar rumput.

Terbaru, PDI Perjuangan Jawa Barat telah mengeluarkan sikap resmi menyikapi ucapan Arteria Dahlan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, seluruh kader PDIP Jabar memiliki rasa sakit yang sama dengan masyarakat Jawa Barat khususnya mereka yang bersuku Sunda.

Merespons ucapan Arteria, Ono mengaku pihaknya telah mengirimkan surat resmi terkait hal tersebut.

Pihaknya meminta agar DPP PDIP memberikan sanki terhadap sikap Arteria yang dinilai tidak sesuai dengan ideologi PDIP.

"Kami telah mengirimkan surat resmi kepada DPP per hari ini, berupa surat permohonan sanksi kepada Arteria," kata Ono di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (20/1).

Ono mengungkapkan, pihaknya mendesak agar Arteria Dahlan dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dinilai telah melukai masyarakat Sunda.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Arteria Dahlan diberikan sanksi atas sikapnya tersebut.

"Maka DPD PDIP Jawa Barat memohon kepada DPP PDIP, agar mendorong Arteria Dahlan untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf  kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Sunda serta memberikan sanksi kepad yang bersangkutan," ungkapnya.

Ono menegaskan, PDIP Jabar memiliki perasaan luka yang sama atas ucapan Arteria Dahlan. Sehingga, pihaknya mendukung setiap aspirasi masyarakat Jawa Barat yang mendorong Arteria Dahlan untuk mendapatkan sanski.

"Kalau ada pernyataan yang mengatakan Arteria Dahlan itu murtad, kita harus sepakati Arteria Dahlan itu murtad sebagai kader PDIP ini sikap yang jelas dari seluruh Kader PDIP Jabar," tegasnya.

"Kita menyamakan hati pikiran menyamakan gerakan bahwa hal yang dilakukan oleh harus diproses sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia," pungkasnya.