Berita

Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan Hassan Akhund/Net

Dunia

PM Hassan Akhund: Negara Muslim Harus Jadi yang Pertama Akui Imarah Islam Afghanistan

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 09:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban mendesak negara-negara Muslim di dunia untuk mengakui pemerintahan Imarah Islam Afghanistan (IIA).

Perdana Menteri IIA Mullah Muhammad Hassan Akhund mengatakan, negara-negara Muslim harus menjadi yang pertama mengakui pemerintahan mereka.

Ia juga meminta negara-negara Muslim untuk tidak menunggu dan membiarkan Amerika Serikat (AS) menjadi yang pertama mengakui Afghanistan.


"Kurangnya pengakuan menciptakan tantangan berat dalam berbagai cara," kata Akund dalam pertemuan di Istana Presiden, Kabul pada Rabu (19/1), seperti dikutip TOLO News.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota kabinet IIA dan perwakilan PBB serta perwakilan dari 20 negara asing.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk mengakui pemerintahan Kabul saat ini dan mendesak AS untuk melepaskan aset Bank Sentral.

"Jika proses ekonomi dilaksanakan, saya yakin Afghanistan akan ditarik keluar dari krisis saat ini," ucapnya.

Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan, Afghanistan telah memiliki pemerintahan yang independen karena mereka belum diakui oleh negara asing mana pun.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya