China Ubah Strategi Klaim di LCS, Dari "Sembilan Garis Putus" Jadi "Empat Sha"

China tampaknya mengubah strategi untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, saat ini Beijing lebih banyak berbicara dengan "Empat Sha" yang berarti empat pulau, daripada "Sembilan Garis Putus" yang selama ini menjadi perdebatan sengit.

Empat Sha didasarkan pada hak historis China yang menguasai empat kepulauan di Laut China Selatan, yaitu Spratly, Paracel, Pratas, dan Macclesfield Bank.

Dikutip dari Radio Free Asia, Abdullah menyebut Empat Sha lebih berbahaya daripada Sembilan Garis Putus. Taktik baru ini tampaknya merupakan upaya untuk meninggalkan pendekatan hukum yang telalu mudah diperdebatkan.

Tetapi sejumlah ahli berpendapat, konsep Empat Sha juga hanya memiliki sedikit dasar hukum.

Banyak singkapan di keempat kepulauan tersebut berupa gundukan pasir atau terumbu karang yang akan terendam saat air pasang. Bahkan Macclesfield Bank secara praktis berada di bawah air sepanjang tahun.

Di bawah UNCLOS, fitur-fitur seperti itu tidak membenarkan klaim teritorial dan area yang dipermasalahkan tetap dalam lingkup internasional.

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menyebut klaim China atas hampir 90 persen Laut China Selatan tidak berdasar.

Menurut pengadilan arbitrase internasional, Sembilan Garis Putus yang diklaim oleh Beijing berdasarkan hak historis tidak memiliki dasar hukum dan melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Beijing sejauh ini menolak kesimpulan pengadilan.

Kasus ini dibawa ke pengadilan oleh Filipina, bersama dengan Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei, serta dengan dukungan aktif Amerika Serikat.

Tetapi penentangan semacam itu tidak menghalangi China untuk menduduki dan memiliterisasi beberapa pulau dan terumbu karang di wilayah tersebut.

Klaim China di Laut China Selatan telah menyebabkan insiden berulang selama bertahun-tahun.

Untuk mengurangi ketegangan, ASEAN telah mencoba untuk menegosiasikan “kode etik” dengan Beijing untuk mengatur lalu lintas maritim di Laut Cina Selatan.