Berita

Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Taliban Amir Khan Muttaqi/Net

Dunia

Tolak Pemerintahan Imarah Islam, Dubes-dubes Afghanistan Ogah Bertemu Menlu Taliban

RABU, 19 JANUARI 2022 | 14:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penolakan terhadap pemerintahan Imarah Islam Afghanistan muncul dari para dutabesar. Mereka yang ditunjuk selama pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani menolak tawaran Taliban untuk mengadakan konferensi video.

Dari laporan The Wall Street Journal pada Selasa (18/1), Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Taliban Amir Khan Muttaqi mengajak para dubes untuk melakukan konferensi video.

"Kami tidak menentang janggut dan turban. Tapi mengatur negara di abad ke-21 memiliki persyaratan tertentu. Jika Anda bisa mematuhinya, silakan. Jika tidak, jangan berpikir kami akan naik kereta Anda ke neraka," kata Dubes Afghanistan Nasir Andisha.


Andisha dan diplomat lainnya mengatakan mereka tidak mewakili Ghani yang diasingkan. Mereka menegaskan, tujuan dari misi asing akan terus mewakili kepentingan rakyat Afghanistan.

Sementara itu, Taliban sedang berusaha untuk mengintensifkan upaya untuk mengambil alih kedutaan besar Afghanistan di luar negeri.

Pada Agustus, Taliban mengambil alih Afghanistan saat AS menarik pasukannya, menandai berakhirnya kehadiran mereka selama dua puluh tahun di negara itu. Ghani mengundurkan diri dan melarikan diri.

Pada September, Taliban membentuk pemerintahan sementara.
Meskipun sejumlah negara dan organisasi telah menyatakan kesiapan untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada bangsa, tidak ada negara asing yang secara resmi mengakui Taliban sebagai otoritas yang sah.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya