Berita

Pengamat Sosial Politik, Rocky Gerung/Repro

Politik

Ubedilah Dituding Jadi "Asuhan" Demokrat-PKS, Rocky Gerung: Ia Gantikan Peran Partai Oposisi Menggeleng kepada Kekuasaan

RABU, 19 JANUARI 2022 | 01:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah hukum yang dilakukan oleh Dosen Universitas Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dituding sebagai bagian dari gelagat politik partai oposisi seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tudingan yang datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto itu ditanggapi oleh pengamat sosial dan politik Rocky Gerung, dalam diskusi bertajuk "Ubedilah Badrun dan Suara Akademisi" yang disiarkan di kanal YouTube FNN TV, Selasa (18/1).

"Akui saja bahwa Ubed itu diasuh oleh Demokrat dan PKS. Karena partai yang berpikir sekarang tinggal Demokrat dan PKS, kan berpikir artinya beroposisi," ujar Rocky.


Rocky menuturkan, pihak-pihak yang berpikir itu berarti sedang "menggeleng" kepada kekuasaan, dan menjadi suatu tradisi akademik kampus dahulu.

"Kampus didesain untuk menggeleng kepada kekuasaan. Jadi dari awal semester satu kita ajarin mahasiswa untuk menggeleng, supaya terjadi dialektis," katanya.

Maka dari itu, langkah hukum Ubedilah melaporkan dugaan pelanggaran hukum dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep,  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sikap akademisi yang kritis.

Selain itu, Rocky menilai Ubedilah telah mengambil peran dari partai politik (parpol) oposisi yang seharusnya melakukan tindakan serupa atas dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.

"Jadi niat awal Ubed adalah untuk menggeleng kepada kekuasaan yang seharusnya adalah fungsi dari partai-partai oposisi yang sekarang diserap semua oleh kekuasaan," demikian Rocky.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya