Berita

Desain Ibukota baru di Kalimantan Timur/Net

Politik

Demokrat Setuju Ibukota Baru, Tapi Dengan Catatan

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 16:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur mendapat dukungan fraksi Partai Demokrat dengan menyetujui rancangan undang-undang ibukota negara baru (IKN) yang disahkan parlemen dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/1).

Meski mendukung, anggota Fraksi Demokrat DPR RI Suhardi Duka menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah.

"Kami ingin menegaskan kembali beberapa catatan. Yang pertama bahwa kita harus sadari bahwa pemindahan ibukota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi memindahkan ruang hidup orang banyak oleh karena itu perlu menjadi perhatian dan prioritas,” ucap Suhardi dalam rapat paripurna.


Suhardi mengatakan, pemerintah perlu memikirkan sejumlah kebutuhan dalam pemindahan ibukota yakni sekolah, transportasi, fasilitas rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya, termasuk pembuangan limbah dan sampah.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti ratusan ribu hektar yang bakal diubah menjadi kawasan ibukota baru. Pemerintah diminta tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup di dalam pembangunan ibukota baru.

“Di lain sisi kawasan hutan 25.8000 hektar akan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dengan demikian rencana lingkungan yang matang dan teliti menjadi substansi jangan sampai berubahnya kawasan hutan yang di dalamnya memiliki potensi kayu, tambang dan lain sebagainya, rusak,” katanya.

Demokrat berharap pembangunan ibukota baru tidak merusak habitat alam dalam proses pembangunannya.

“Pembangunan ibukota baru ini menjadi rebutan para pihak justru akan merusak lingkungan dengan demikian maka pemerintah harus berhati-hati dan sekaligus melakukan perencanaan yang matang untuk ke semuanya bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan orang,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya