Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing/Net

Dunia

Pecah Suara Soal Krisis Myanmar, Pertemuan ASEAN Ditunda

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 10:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perbedaan pandangan dalam mengatasi krisis di Myanmar membuat ASEAN terpecah. Keterlibatan junta Myanmar selama pertemuan ASEAN menjadi salah satu isu yang masih menjadi perdebatan mendalam.

Gesekan itu akhirnya membuat pertemuan para menteri yang dijadwalkan pada pekan ini harus ditunda, seperti dikutip Reuters.

"Harus diakui masih diperlukan waktu untuk menyatukan pandangan," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani.


Di samping itu, ia mengatakan, penundaan pertemuan juga disebabkan Kamboja yang menjabat sebagai Ketua ASEAN sulit untuk hadir dengan penyebaran varian Covid-19 Omicron.

Kunjungan Perdana Menteri Kamboja ke Myanmar pada awal tahun menimbulkan beragam reaksi di tubuh ASEAN. Terlebih ia bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dan tidak mengunjungi pihak pemerintahan sipil yang terguling.

Setelahnya, Kamboja mengindikasikan ingin melibatkan junta dan telah mengundang menteri luar negeri yang dipilih junta, Wunna Maung Lwin, ke pertemuan ASEAN.

Beberapa negara anggota mendukung langkah, sementara yang lain khawatir hal tersebut dapat melegitimasi junta. Mereka yang mengkritik langkah Hun Sen adalah Malaysia dan Myanmar.

Dalam beberapa hari terakhir, Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menentang gagasan untuk mengundang kembali junta, karena tidak adanya kemajuan dalam implementasi lima poin konsensus ASEAN.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya