Berita

Aksi protes perempuan di Afghanistan/Net

Dunia

Perempuan Afghanistan Bersatu, Tuntut Taliban Kembalikan Hak Mereka

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 08:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah perempuan berkumpul di Kabul, menuntut hak-hak mereka dikembalikan oleh Taliban.

Beberapa tuntutan yang mereka sampaikan selama aksi pada Senin (17/1) itu adalah desakan agar Taliban membuka kembali Kementerian Urusan Perempuan, mengizinkan anak perempuan mengakses pendidikan, dan memasukkan perempuan ke dalam kabinet pemerintahan.

"Pemanfaatan tenaga kerja perempuan dan akademisi, pengangkatan perempuan sebagai wakil menteri, membantu keluarga rentan, dan penciptaan lapangan kerja bagi warga Afghanistan adalah keinginan utama kami,” kata Asma, salah satu demonstran, seperti dikutip TOLO News.


Demonstran perempuan itu juga menyuarakan dukungan untuk seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres agar dunia internasional melepas aset bank sentral milik Afghanistan.

"Apakah (membekukan aset) satu juta lebih penting daripada membunuh 34 juta orang?" tanya seorang aktivis perempuan, Tajor Kakar.

Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan Taliban tampaknya ingin secara terus-menerus menghapus perempuan dan anak perempuan dari kehidupan publik, termasuk menghapus institusi dan mekanisme yang sebelumnya telah dibentuk untuk membantu dan melindungi perempuan dan anak perempuan yang paling berisiko.

Para ahli juga telah menyuarakan keprihatinan atas risiko eksploitasi perempuan dan anak perempuan, termasuk perdagangan untuk tujuan pernikahan anak dan paksa, eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Sejak kembali berkuasa, Taliban melarang perempuan untuk kembali ke bekerja, mengharuskan kerabat laki-laki untuk menemani mereka di ruang publik, melarang perempuan menggunakan transportasi umum sendiri, dan menolak pendidikan menengah dan tinggi untuk anak perempuan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya