Berita

Sengketa klaim kedaulatan atas wilayah kepulauan Dokdo kembali menghangat antara Korea Selatan dan Jepang/Yonhap

Dunia

Sengketa Klaim Kedaulatan Atas Dokdo, Kemlu Korsel: Jepang Harus Hadapi Sejarah

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 23:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dua negara tetangga di Asia Timur, yakni Korea Selatan dan Jepang, kembali bersitegang mengenai isu kedaulatan wilayah.

Pada Senin (17/1), Korea Selatan mengecam klaim kedaulatan Jepang yang berulang kali atas pulau-pulau paling timur di Dokdo. Seoul mendesak Tokyo untuk menghadapi sejarah guna meningkatkan hubungan bilateral.

Kecaman itu dituangkan dalam protes keras yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menegaskan kembali sikap Tokyo terkait klaim kedaulatan pulau tersebut dalam pidato parlemennya pada akhir pekan kemarin.


"Pemerintah Jepang harus menghentikan klaimnya yang tidak masuk akal atas Dokdo, yang jelas merupakan wilayah inheren kami secara historis, geografis, dan hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam dalam sebuah pernyataan.

"Ini harus dengan jelas mengakui bahwa persepsi sejarah yang benar berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan hubungan bilateral yang berwawasan ke depan," sambungnya, seperti dimuat Yonhap.

Wilayah kepulauan Dokdo yang secara efektif dikendalikan oleh Korea Selatan dengan unit polisi kecil yang ditempatkan di sana, telah lama menjadi sumber pertikaian diplomatik antara kedua belah pihak sebagai warisan masa lalu imperialistik Jepang.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya