Berita

Sengketa klaim kedaulatan atas wilayah kepulauan Dokdo kembali menghangat antara Korea Selatan dan Jepang/Yonhap

Global

Sengketa Klaim Kedaulatan Atas Dokdo, Kemlu Korsel: Jepang Harus Hadapi Sejarah

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 23:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dua negara tetangga di Asia Timur, yakni Korea Selatan dan Jepang, kembali bersitegang mengenai isu kedaulatan wilayah.

Pada Senin (17/1), Korea Selatan mengecam klaim kedaulatan Jepang yang berulang kali atas pulau-pulau paling timur di Dokdo. Seoul mendesak Tokyo untuk menghadapi sejarah guna meningkatkan hubungan bilateral.

Kecaman itu dituangkan dalam protes keras yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menegaskan kembali sikap Tokyo terkait klaim kedaulatan pulau tersebut dalam pidato parlemennya pada akhir pekan kemarin.


"Pemerintah Jepang harus menghentikan klaimnya yang tidak masuk akal atas Dokdo, yang jelas merupakan wilayah inheren kami secara historis, geografis, dan hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam dalam sebuah pernyataan.

"Ini harus dengan jelas mengakui bahwa persepsi sejarah yang benar berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan hubungan bilateral yang berwawasan ke depan," sambungnya, seperti dimuat Yonhap.

Wilayah kepulauan Dokdo yang secara efektif dikendalikan oleh Korea Selatan dengan unit polisi kecil yang ditempatkan di sana, telah lama menjadi sumber pertikaian diplomatik antara kedua belah pihak sebagai warisan masa lalu imperialistik Jepang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya