Ketua KPK, Firli Bahuri saat ekspose hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen/RMOL
Selain dinikmati Walikota Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telusuri aliran uang suap yang dinikmati pihak lainnya.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik saat memeriksa saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/1).
Saksi-saksi yang telah diperiksa yaitu, Reny Hendrawati selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi; Tita Listia selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemkot Bekasi; Makhfud Syaifudin selaku Camat Rawalumbu, Kota Bekasi.
Selanjutnya, Giyarto selaku PPK; Heryanto selaku Kabid pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi; Nurcholis selaku Kepala BPBD Kota Bekasi; Andi Kristanto selaku ajudan Walikota Bekasi.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain masih terkait dugaan adanya arahan dan perintah tersangka RE untuk menentukan proyek-proyek tertentu yang anggarannya dikelola Pemkot Bekasi. Selain itu di dalami juga mengenai adanya dugaan aliran sejumlah uang yang dinikmati tersangka RE dan pihak terkaitnya yang berasal dari potongan dana beberapa pegawai," beber Plt Jurubicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin sore (17/1).
Sementara itu kata Ali, untuk dua saksi lainnya yaitu Sherly selaku Bagian Keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri; dan Intan selaku karyawan swasta didalami terkait kontrak kerjasama dengan pihak Pemkot Bekasi dalam rangka pengadaan lahan dan dugaan adanya pemutusan kontrak sepihak atas kontrak pengadaan lahan dimaksud.
"Saksi Lisda selaku Kasi BP3KB tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang," pungkas Ali.
Sebelumnya, Rahmat Effendi atau akrab disapa Pepen terjaring OTT KPK pada Kamis (6/1) bersama delapan orang lainnya.
Adapun konstruksi kasus ini. Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar.
Ganti rugi dimaksud di antaranya, pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.
Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Pepen diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.
Sebagai bentuk komitmen, tersangka Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk "Sumbangan Masjid".
Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Anen; Mulyadi yang menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu Masjid yang berada di wilayah Yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp 100 juta dari Suryadi.
Selain itu, tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemkot Bekasi.
Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Pepen yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.
Di samping itu, juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi, Pepen diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Ali Amril melalui Bunyamin.
