Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen/RMOL
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen memungkinkan bernasib seperti Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW) yang kembali dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah kasus suap.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, KPK sejauh ini fokus terlebih dahulu kepada Penyidikan perkara dugaan suap untuk tersangka Pepen dkk terjadi dugaan penerimaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
"Jika ditemukan adanya dugaan keterkaitan dengan proyek lain ataupun dugaan tindak pidana lain misalnya TPPU maka KPK tentu akan mendalaminya lebih lanjut," ujar Ali kepada wartawan, Senin sore (17/1).
Karena kata Ali, jika ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal TPPU, maka akan diterapkan pasal TPPU tersebut.
"Sebagaimana dalam perkara suap yang melibatkan tersangka PTS selaku Bupati Probolinggo dan AW Bupati HSU Kalsel, saat ini KPK telah menerapkan pasal dugaan Gratifikasi dan TPPU. Tentu karena pada proses penyidikan perkara suapnya kemudian KPK menemukan adanya kecukupan bukti permulaan," pungkas Ali.
Pepen beserta delapan orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/1) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/1).
Kedelapan orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ali Amril (AA) selaku Direktur PT MAM Energindo (ME); Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku swasta; Suryadi (SY) selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR); Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu; M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Selanjutnya, Mulyadi alias Bayong (MY) selaku Lurah Jatisari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
