Berita

Komunitas Muslim Kashmir/Net

Dunia

Genocide Watch: Genosida Terhadap Minoritas Muslim Bisa Terjadi di India

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 17:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tindakan pemerintah India terhadap minoritas Muslim di negara bagian Kashmir dan Assam kemungkinan akan membawa ke pelanggaran HAM berat, yaitu genosida.

Begitu peringatan dari pendiri dan direktur Genocide Watch, Gregory Stanton selama pengarahan di Kongres Amerika Serikat (AS), seperti dikutip Al Jazeera, Senin (17/1).

Stanton dikenal telah meramalkan genoside etnis Tutsi di Rwanda pada 1994. Ia juga merumuskan "10 Langkah Genosida" yang dapat menjadi indikator akan terjadinya pembantaian.


Sepuluh langkah tersebut adalah klasifikasi, simbolisasi, diskriminasi, dehumanisasi, organisasi, polarisasi, persiapan, persekusi, pemusnahan, dan penyangkalan.

Menurut Stanton, langkah-langkah tersebut sudah dan sedang terjadi di India terhadap minoritas Muslim.

"Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India," ujarnya.

Stanton mengatakan genosida bukanlah sebuah peristiwa tetapi sebuah proses. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap Muslim Kashmir, dan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Kebijakan Modi untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 2019 dan UU Amandemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama dinilai telah mendiskriminasi Muslim.

"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," kata Stanton.

Ia menuturkan, ideologi Hindutva telah bertentangan dengan sejarah India dan konstitusi India.

Pada tahun 1989, Stanton memperingatkan Presiden Rwanda saat itu Juvénal Habyarimana bahwa akan terjadi genosida dalam kurun waktu lima tahun jika tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya.

Tanda-tanda peringatan dini diikuti oleh pembantaian 800.000 orang Tutsi dan orang Rwanda lainnya pada tahun 1994.

“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” tegas Stanton.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya