Berita

Komunitas Muslim Kashmir/Net

Dunia

Genocide Watch: Genosida Terhadap Minoritas Muslim Bisa Terjadi di India

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 17:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tindakan pemerintah India terhadap minoritas Muslim di negara bagian Kashmir dan Assam kemungkinan akan membawa ke pelanggaran HAM berat, yaitu genosida.

Begitu peringatan dari pendiri dan direktur Genocide Watch, Gregory Stanton selama pengarahan di Kongres Amerika Serikat (AS), seperti dikutip Al Jazeera, Senin (17/1).

Stanton dikenal telah meramalkan genoside etnis Tutsi di Rwanda pada 1994. Ia juga merumuskan "10 Langkah Genosida" yang dapat menjadi indikator akan terjadinya pembantaian.


Sepuluh langkah tersebut adalah klasifikasi, simbolisasi, diskriminasi, dehumanisasi, organisasi, polarisasi, persiapan, persekusi, pemusnahan, dan penyangkalan.

Menurut Stanton, langkah-langkah tersebut sudah dan sedang terjadi di India terhadap minoritas Muslim.

"Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India," ujarnya.

Stanton mengatakan genosida bukanlah sebuah peristiwa tetapi sebuah proses. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap Muslim Kashmir, dan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Kebijakan Modi untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 2019 dan UU Amandemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama dinilai telah mendiskriminasi Muslim.

"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," kata Stanton.

Ia menuturkan, ideologi Hindutva telah bertentangan dengan sejarah India dan konstitusi India.

Pada tahun 1989, Stanton memperingatkan Presiden Rwanda saat itu Juvénal Habyarimana bahwa akan terjadi genosida dalam kurun waktu lima tahun jika tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya.

Tanda-tanda peringatan dini diikuti oleh pembantaian 800.000 orang Tutsi dan orang Rwanda lainnya pada tahun 1994.

“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” tegas Stanton.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya