Berita

Komunitas Muslim Kashmir/Net

Dunia

Genocide Watch: Genosida Terhadap Minoritas Muslim Bisa Terjadi di India

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 17:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tindakan pemerintah India terhadap minoritas Muslim di negara bagian Kashmir dan Assam kemungkinan akan membawa ke pelanggaran HAM berat, yaitu genosida.

Begitu peringatan dari pendiri dan direktur Genocide Watch, Gregory Stanton selama pengarahan di Kongres Amerika Serikat (AS), seperti dikutip Al Jazeera, Senin (17/1).

Stanton dikenal telah meramalkan genoside etnis Tutsi di Rwanda pada 1994. Ia juga merumuskan "10 Langkah Genosida" yang dapat menjadi indikator akan terjadinya pembantaian.


Sepuluh langkah tersebut adalah klasifikasi, simbolisasi, diskriminasi, dehumanisasi, organisasi, polarisasi, persiapan, persekusi, pemusnahan, dan penyangkalan.

Menurut Stanton, langkah-langkah tersebut sudah dan sedang terjadi di India terhadap minoritas Muslim.

"Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India," ujarnya.

Stanton mengatakan genosida bukanlah sebuah peristiwa tetapi sebuah proses. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap Muslim Kashmir, dan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Kebijakan Modi untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 2019 dan UU Amandemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama dinilai telah mendiskriminasi Muslim.

"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," kata Stanton.

Ia menuturkan, ideologi Hindutva telah bertentangan dengan sejarah India dan konstitusi India.

Pada tahun 1989, Stanton memperingatkan Presiden Rwanda saat itu Juvénal Habyarimana bahwa akan terjadi genosida dalam kurun waktu lima tahun jika tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya.

Tanda-tanda peringatan dini diikuti oleh pembantaian 800.000 orang Tutsi dan orang Rwanda lainnya pada tahun 1994.

“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” tegas Stanton.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Dokter Juga Manusia

Senin, 04 Mei 2026 | 06:21

May Day Beri Ruang Buruh Bersuara Tanpa Rasa Takut

Senin, 04 Mei 2026 | 06:06

Runway Menantang Zaman

Senin, 04 Mei 2026 | 05:41

Sukabumi Masih Dibayangi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Senin, 04 Mei 2026 | 05:21

Sindiran Prabowo

Senin, 04 Mei 2026 | 05:07

Irwandi Yusuf Dirawat Intensif di Seoul hingga Juni

Senin, 04 Mei 2026 | 04:24

Permenaker 7/2026 Buka Celah Eksploitasi Buruh

Senin, 04 Mei 2026 | 04:18

Menteri AL AS Mundur Tanda Retaknya Mesin Perang Trump

Senin, 04 Mei 2026 | 04:03

Rakyat Kaltim Bersiap Demo Lagi

Senin, 04 Mei 2026 | 03:27

Rasanya Sulit Partai Ummat Pecat Amien Rais

Senin, 04 Mei 2026 | 03:19

Selengkapnya