Berita

Komunitas Muslim Kashmir/Net

Dunia

Genocide Watch: Genosida Terhadap Minoritas Muslim Bisa Terjadi di India

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 17:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tindakan pemerintah India terhadap minoritas Muslim di negara bagian Kashmir dan Assam kemungkinan akan membawa ke pelanggaran HAM berat, yaitu genosida.

Begitu peringatan dari pendiri dan direktur Genocide Watch, Gregory Stanton selama pengarahan di Kongres Amerika Serikat (AS), seperti dikutip Al Jazeera, Senin (17/1).

Stanton dikenal telah meramalkan genoside etnis Tutsi di Rwanda pada 1994. Ia juga merumuskan "10 Langkah Genosida" yang dapat menjadi indikator akan terjadinya pembantaian.

Sepuluh langkah tersebut adalah klasifikasi, simbolisasi, diskriminasi, dehumanisasi, organisasi, polarisasi, persiapan, persekusi, pemusnahan, dan penyangkalan.

Menurut Stanton, langkah-langkah tersebut sudah dan sedang terjadi di India terhadap minoritas Muslim.

"Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India," ujarnya.

Stanton mengatakan genosida bukanlah sebuah peristiwa tetapi sebuah proses. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap Muslim Kashmir, dan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Kebijakan Modi untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir pada 2019 dan UU Amandemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama dinilai telah mendiskriminasi Muslim.

"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," kata Stanton.

Ia menuturkan, ideologi Hindutva telah bertentangan dengan sejarah India dan konstitusi India.

Pada tahun 1989, Stanton memperingatkan Presiden Rwanda saat itu Juvénal Habyarimana bahwa akan terjadi genosida dalam kurun waktu lima tahun jika tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya.

Tanda-tanda peringatan dini diikuti oleh pembantaian 800.000 orang Tutsi dan orang Rwanda lainnya pada tahun 1994.

“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” tegas Stanton.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya