Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/Net
Sebanyak 18 instansi telah 100 persen patut melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, penyampaian LHKPN periodik pelaporan tahun 2021 telah dimulai sejak 1 Januari 2022.
"KPK mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022," ujar Ipi kepada wartawan, Senin sore (17/1).
Para penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor (WL) kata Ipi, cukup melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik melalui situs
elhkpn.kpk.go.id.
Meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian LHKPN periodik masih lama, KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100 persen melaporkan.
Di mana, per tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan aplikasi e-LHKPN, KPK mencatat enam pemerintah kabupaten/kota yang telah 100 persen lapor.
Yaitu, Pemkab Tapanuli Selatan dengan total 680 WL, Pemkab Brebes 240 WL, Pemkab Boyolali 239 WL, Pemkot Prabumulih 195 WL Pemkab Bolaang Mongondow Selatan 143 WL, dan Pemkab Majene 140 WL.
Selanjutnya, sebanyak tujuh DPRD kabupaten/kota. Yaitu DPRD Kabupaten Brebes 49 WL, DPRD Kabupaten Boyolali 45 WL, DPRD Kota Prabumulih 25 WL, DPRD Kabupaten Barru 25 WL, DPRD Kabupaten Malaka 25 WL, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 20 WL, dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai 20 WL.
Kemudian, lima instansi BUMN/D. Yaitu PD Kota Gorontalo 24 WL, PD (Holding Company) Gowa Mandiri 4 WL, PT BPR Bank Daerah GunungKidul (Perseroda) 3 WL, PT Industri Gelas (Persero) 2 WL, dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang 1 WL.
"Kepatuhan lapor ini tidak terlepas dari komitmen dan inisiatif dari instansi yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong tingkat pelaporan di lingkungan instansinya," kata Ipi.
Dari banyaknya instansi yang 100 persen melaporkan LHKPN 2021 kata Ipi, menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya.
Pasalnya, kata Ipi, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
"Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK 2/2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan," pungkasnya.
